Oleh: Hadipras
Ketua Dewan Pakar PWI Jatim
Ada kesalahpahaman sejarah yang fatal dan terus direproduksi dalam ruang publik kita hari ini: menganggap empat pilar kebangsaan—Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI—sebagai dekorasi politik atau sekadar bahan hafalan formalitas. Kita lupa bahwa keempatnya bukanlah elemen terpisah, melainkan satu paket rumusan genetis yang lahir langsung dari rahim Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka adalah satu tarikan napas eksistensial bangsa. Sekali lagi: “Eksistensi Bangsa!”
Di sinilah publik harus disadarkan dengan jernih dan tegas. Ketika Bung Karno meneriakkan pentingnya “Nation and Character Building”, itu bukanlah pesan personal seorang Soekarno, bukan sekedar hobi literasi seorang pemikir besar, dan jelas bukan komoditas retorika yang bisa ditawar.
Itu adalah “perintah keras dan absolut” dari seorang Proklamator, seorang Presiden, sekaligus Pemimpin Besar Revolusi, ketika negara yang baru lahir masih “suci” dan steril dari syahwat pertarungan politik kekuasaan seperti yang terlihat vulgar saat ini.
Bung Karno memahami betul bahwa proklamasi hanyalah akta kelahiran fisik. Tanpa pembangunan karakter bangsa (nation character building), struktur negara yang bernama NKRI akan menjadi rumah kosong yang rapuh, Pancasila akan lumpuh menjadi dogma mati, UUD 1945 hanya akan menjadi dokumen hukum yang tak bernyawa, dan Bhinneka Tunggal Ika justru akan berubah menjadi sumbu perpecahan.
*Nation and character building* bukanlah program pilihan (*optional*) yang boleh dijalankan atau ditinggalkan tergantung selera rezim yang berkuasa. Ia adalah keniscayaan, pilar utama, dan prasyarat mutlak untuk mengisi kemerdekaan. Tanpa menempa karakter manusianya, seluruh megaproyek infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang kita banggakan hari ini hanyalah fatamorgana di atas pasir hisap sosio-politik yang siap runtuh kapan saja.
Ketika “Jembatan Emas” Menjadi Pasar Gelap
Kita sedang berdiri di sebuah persimpangan yang bising, melelahkan, dan—meminjam istilah yang paling jujur—menyesakkan.
Teks sejarah selalu mengagungkan kemerdekaan sebagai “Jembatan Emas”. Namun hari ini, di bawah kepungan realitas sosio-politik dan ekonomi yang kian timpang, jembatan itu tidak membawa kita ke seberang menuju kedewasaan bernegara. Jembatan itu justru bertransformasi menjadi sebuah pasar gelap: tempat di mana integritas diperjualbelikan, hukum menjadi barang komoditas, dan karakter bangsa dikesampingkan demi kalkulasi elektoral lima tahunan.
Bung Karno membayangkan nation and character building sebagai bahan bakar utama untuk menyeberangi jembatan tersebut. Realitasnya? Kita justru sibuk mengganti cat jembatan, mempercantik tiang-tiangnya dengan baliho politik, sementara fondasi di bawahnya digerogoti oleh rayap korupsi, judi online, dan pragmatisme akut.
Ada anomali yang menyesakkan dada ketika kita membandingkan angka-angka di atas kertas dengan jeritan di akar rumput. Bagaimana mungkin Indeks Capaian Revolusi Mental diklaim merangkak naik, sementara di saat yang sama, indeks persepsi korupsi kita jeblok dan jutaan orang mencari pelarian semu pada algoritma judi online? Ini adalah potret “disosiasi karakter” yang mengerikan. Kita fasih menghafal Pancasila di ruang kelas dan mimbar pidato, namun gagap—bahkan abai—saat harus menerapkannya dalam kebijakan publik dan perilaku ekonomi sehari-hari.
Retorika Kertas vs Kebusukan di Akar Rumput
Mengapa transisi dari visi Bung Karno menuju realitas hari ini terasa begitu menyakitkan? Karena pembangunan karakter di Indonesia telah direduksi menjadi sekedar proyek administratif. Ada tiga isu kritis yang mendasarinya:
Pertama, Ekonomi yang Ekstraktif dan Menggusur Moral. Ketika ekonomi digerakkan oleh pertumbuhan yang mengabaikan pemerataan, yang lahir adalah mentalitas ‘survival of the fittest’. Karakter luhur seperti gotong royong dan kejujuran dianggap sebagai beban yang memperlambat kesuksesan finansial.
Kedua, Politik Dinasti dan Krisis Keteladanan. Anak-anak muda diminta untuk memiliki karakter tangguh dan berintegritas, namun tontonan politik menyajikan menu sebaliknya: nepotisme yang telanjang, hukum yang ditekuk demi syahwat kekuasaan, dan meritokrasi yang mati suri.
Ketiga, Komanditisasi Pendidikan. Sekolah dan universitas bertransformasi menjadi pabrik pencetak buruh korporasi, bukan ruang penyemai manusia berkarakter. Ijazah dikejar sebagai jaminan status sosial-ekonomi, sementara etika dianggap sebagai aksesori masa lalu.
Kondisi ini sangat kontras jika kita menengok belahan dunia lain. Singapura, misalnya, berhasil mengoperasionalkan pembangunan karakter lewat penegakan hukum yang radikal dan adil. Sejak merdeka pada 1965, negeri berpenduduk kecil itu sadar betul bahwa mereka dihadapkan pada pertaruhan eksistensial yang mematikan (deadly choice): “exist or nothingness”—ada atau sirna sama sekali.
Sementara itu China, negeri dengan jumlah penduduk yang sangat besar, memilih menempa disiplin kolektif lewat rasa sakit sejarah, memastikan diri agar tidak sekedar bertahan hidup (survive), melainkan bangkit menjadi bangsa yang besar dan disegani.
Bagaimana dengan kita? Dari pandangan kekinian, Indonesia justru terjebak dalam romantisme masa lalu. Kita merasa sebagai “bangsa yang besar” hanya karena wilayah kita luas dengan SDA yang berlimpah ruah—sang zamrud khatulistiwa—serta jumlah penduduk yang masif. Ini adalah delusi geopolitik yang sangat berbahaya.
Menolak Mati di Tengah Kelambanan
Melihat carut-marutnya kondisi sosio-politik saat ini, mudah bagi kita untuk jatuh ke dalam sinisme yang ekstrem. Namun, memelihara keputusasaan adalah sebuah kesalahan yang tidak bisa kita terima.
Jika pemerintahan baru kini menawarkan program Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (PKJB) dengan enam sasarannya, kita tidak boleh lagi menerimanya sebagai dokumen politik semata. Kita harus menuntut adanya ‘budaya eksekusi’ yang radikal. Karakter tidak akan pernah terbangun selama hukum tebang pilih, selama kemiskinan struktural dipelihara sebagai lumbung suara pemilu, dan selama ruang digital kita dibiarkan menjadi sarang pembodohan massal.
Kita harus berani mengakui bahwa kita sudah sangat terlambat. Tapi mengakui keterlambatan adalah langkah pertama menuju kesembuhan, daripada terus-menerus membohongi diri dengan narasi “Indonesia Baik-Baik Saja”.
Pohon bangsa ini sedang meranggas. Daunnya mungkin terlihat hijau dari jauh karena polesan kosmetik pertumbuhan ekonomi, namun akarnya sedang berjuang keras melawan racun pragmatisme. Membakar kembali semangat “nation and character building” bukan lagi pilihan politik untuk memenangkan pemilu, melainkan sebuah ikhtiar eksistensial. Jangan sampai kita terjaga di suatu pagi dan menemukan bahwa Indonesia hanyalah sebuah nama di atas peta, tanpa ada lagi manusia yang berkarakter di dalamnya. (Red)
Komentar