INVESTORJATIM.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring meningkatnya risiko cuaca ekstrem. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, kesiapan personel, serta dukungan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
Komitmen itu ditunjukkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat mengikuti Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi bersama Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono di Lapangan Mapolda Jatim, Surabaya.
Emil mengatakan, potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, dan cuaca ekstrem membutuhkan langkah antisipasi sejak dini. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan instansi terkait harus memastikan seluruh sumber daya siap dikerahkan ketika terjadi keadaan darurat.
Menurutnya, kesiapan personel dan kelengkapan peralatan menjadi faktor penting untuk mempercepat penanganan bencana. Koordinasi yang terbangun antarlembaga juga diperlukan agar respons di lapangan berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak terkendala persoalan komunikasi.
“Melalui apel kesiapsiagaan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama jajaran Polda Jatim dan seluruh unsur terkait menegaskan komitmen untuk terus memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi,” ujarnya, Rabu, 4/11/2026.
Dia menambahkan, penanggulangan bencana tidak cukup hanya mengandalkan kesiapan pemerintah dan aparat. Keterlibatan masyarakat juga menjadi elemen penting untuk menekan risiko serta meminimalkan dampak bencana.
Karena itu, Emil mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi cuaca, menjaga lingkungan, serta mengikuti informasi dan arahan resmi pemerintah maupun instansi kebencanaan.
Dia menegaskan, pendekatan penanggulangan bencana harus bergeser dari pola respons setelah kejadian menuju upaya pencegahan dan mitigasi yang lebih terencana.
“Penanggulangan bencana membutuhkan kesiapan, koordinasi dan sinergi dari seluruh pihak. Kita tidak boleh hanya bergerak ketika bencana sudah terjadi, tetapi harus mengedepankan langkah antisipasi dan mitigasi sejak dini. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” katanya.
Lebih lanjut, Emil menekankan pentingnya memperkuat komunikasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta pemangku kepentingan lainnya.
Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat identifikasi wilayah rawan bencana, meningkatkan kesiapan respons darurat, sekaligus memastikan penanganan berjalan secara terpadu.
Dengan kesiapan lintas sektor dan partisipasi masyarakat, Pemprov Jatim berharap risiko bencana hidrometeorologi dapat ditekan sehingga dampaknya terhadap keselamatan warga maupun aktivitas sosial ekonomi dapat diminimalkan.
“Melalui kesiapan dan kerja sama seluruh pihak, risiko bencana dapat diminimalkan dan masyarakat Jawa Timur dapat terlindungi. Terpenting bagaimana kita hadir memberikan perlindungan dan memastikan keselamatan masyarakat,” pungkasnya. (Onny)
Komentar