INVESTORJATIM.COM – Proses pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia (BI) membawa harapan sekaligus tantangan besar bagi perekonomian nasional. Calon Gubernur BI yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, Destry Damayanti, dinilai menghadapi pekerjaan rumah (PR) utama, yakni memastikan transmisi kebijakan moneter tidak hanya berdampak di pasar keuangan, tetapi benar-benar terasa hingga ke tingkat bawah (sektor riil).
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Achsanul Qosasi, menyoroti adanya jurang (gap) antara efektivitas kebijakan stabilitas makro dengan penyaluran akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan mikro.
“Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh pimpinan BI berikutnya adalah: sampai di mana kebijakan moneter itu berhenti?” ujar Prof. Achsanul Qosasi, Kamis (13/8/2026).
Dilema Sisi Biaya dan Akses Kredit
Menurut Achsanul, transmisi kebijakan moneter memiliki dua dimensi utama, yakni sisi biaya (cost) dan sisi akses (access).
Dari sisi biaya, langkah pengetatan moneter yang diambil BI — seperti kenaikan suku bunga acuan (BI-Rate) sebesar 100 basis poin dari 4,75 persen menjadi 5,75 persen untuk menahan tekanan terhadap rupiah — berhasil meredam volatilitas nilai tukar dan disambut positif oleh pasar finansial.
Namun, ia menegaskan bahwa indikator keberhasilan di pasar modal atau stabilitas nilai tukar tidak serta-merta mencerminkan kondisi di lapangan. Di saat rupiah menguat dan pasar keuangan merespons positif, data penyaluran kredit modal kerja untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru menunjukkan tren penyusutan.
“Sinyal biaya bekerja dengan cepat di pasar keuangan. Namun, sinyal akses bagi sektor usaha bawah justru tersendat. Ketika indikator makro tampak membaik, penyaluran kredit modal kerja untuk usaha kecil malah mengalami perlambatan. Di sinilah letak kemacetan transmisi moneter kita,” jelas Achsanul.
Prof. Achsanul menekankan, Bank Indonesia di bawah kepemimpinan baru tidak boleh hanya berfokus pada instrumen stabilitas jangka pendek dan respons terhadap pasar keuangan global. Gubernur BI baru dituntut menciptakan skema serta dorongan kebijakan makroprudensial yang lebih efektif agar perbankan nasional berani melonggarkan dan menyalurkan likuiditas ke sektor riil.
Ia menambahkan, keterbatasan akses pembiayaan bagi UMKM akan menghambat daya beli masyarakat dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
“Uji kelayakan di DPR mungkin akan banyak membedah isu suku bunga, inflasi, dan stabilitas rupiah. Tetapi tugas riil Gubernur BI di lapangan adalah memastikan agar keputusan suku bunga dan instrumen likuiditas yang dirumuskan di ruang rapat Dewan Gubernur bisa sampai ke meja pemilik usaha kecil yang membutuhkan modal kerja,” tegasnya.
Dengan kepemimpinan baru mendatang, Achsanul berharap BI mampu memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait guna memastikan kebijakan moneter berorientasi pada inklusivitas dan pertumbuhan ekonomi yang merata hingga ke lapisan masyarakat paling bawah. (URH)
Komentar