INVESTORJATIM.COM — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp1,03 triliun yang berasal dari hasil pemulihan aset negara yang dilakukan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan dalam kegiatan BPA Fair 2026 di Jakarta.
Penerimaan negara tersebut mencapai Rp1.029.874.376.628 dan merupakan hasil berbagai upaya pemulihan aset yang dilakukan Kejaksaan Agung, mulai dari lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, hingga pengembalian aset dari perkara tindak pidana korupsi yang telah berlangsung bertahun-tahun.
Dari total nilai yang diserahkan, sebesar Rp978,1 miliar berasal dari hasil lelang aset dalam rangkaian BPA Fair 2026. Sementara itu, hasil penelusuran aset berupa tanah dan bangunan menyumbang Rp30,9 miliar. Adapun pengembalian aset dari terpidana kasus korupsi Edi Tansil menghasilkan penerimaan sebesar Rp51,6 miliar. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada korban senilai Rp19,1 miliar.
Menteri Keuangan menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung, khususnya Badan Pemulihan Aset, atas keberhasilan mengembalikan aset yang menjadi hak negara. Menurutnya, pemulihan aset merupakan instrumen penting dalam menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan kerugian negara dapat dipulihkan secara optimal.
“Pemulihan aset merupakan bagian penting dari upaya menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya, Senin, 15/6/2026.
Menkeu menilai keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga pada pengembalian aset negara yang hilang akibat tindak kejahatan.
Salah satu capaian yang mendapat perhatian adalah keberhasilan pengembalian aset dalam perkara korupsi Edi Tansil. Menurut Menkeu, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa negara tetap memiliki komitmen untuk mengejar aset hasil tindak pidana meskipun kasusnya telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Kasus Edi Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar. Waktu boleh berjalan, tetapi hak negara tidak boleh hilang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Menkeu menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Kolaborasi antara Kemenkeu, Kejaksaan Agung, dan berbagai pemangku kepentingan dinilai menjadi faktor utama keberhasilan pemulihan aset yang sebelumnya sulit dilacak atau diamankan.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat kerja sama dalam optimalisasi pemulihan aset guna meningkatkan penerimaan negara sekaligus memperkuat kapasitas fiskal untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. (Onny)
Komentar