SURABAYA, INVESTORJATIM – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengukuhkan posisinya sebagai motor utama program swasembada gula nasional. Melalui percepatan hilirisasi tebu dan perluasan areal tanam, Jawa Timur ditargetkan menyumbang porsi terbesar dari agenda nasional yang dicanangkan Kementerian Pertanian.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aparat Forkopimda menjadi fondasi utama untuk mempercepat transformasi sektor perkebunan tebu. Seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota telah diminta melakukan pemetaan lahan potensial guna mendukung ekspansi tanam tebu secara terukur.
“Struktur koordinasi yang terbentuk saat ini sangat solid. Jawa Timur memiliki kesiapan lahan, sumber daya, serta komitmen daerah untuk mendorong hilirisasi perkebunan secara optimal,” ujar Khofifah dalam keterangan resmi di Surabaya, Rabu (24/12/2025).
Dalam kesepakatan awal, Jawa Timur ditetapkan menanam tebu di area sekitar 70.000 hektare atau mayoritas dari target nasional seluas 100.000 hektare. Pemerintah provinsi menilai kebijakan ini tetap harus dijalankan dengan kehati-hatian agar tidak mengganggu ketahanan pangan, khususnya komoditas padi.
Saat ini, Luas Tambah Tanam (LTT) di Jawa Timur tercatat mencapai 1,8 juta hektare, tertinggi secara nasional. Setelah berhasil mencapai swasembada beras, pemerintah daerah memastikan luasan tersebut tidak akan dikorbankan dalam pengembangan komoditas lain pada 2026 mendatang.
Dari sisi kebijakan pusat, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menetapkan batas waktu 90 hari untuk pelaksanaan bongkar ratoon—proses penggantian tebu pascapanen dengan tunas baru—di seluruh wilayah Jawa Timur. Langkah ini dipandang krusial untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kebun tebu.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jawa Timur menyiapkan pusat koordinasi terpadu di kawasan Gedung Negara Grahadi. Lokasi tersebut akan difungsikan sebagai pos konsinyering guna mempercepat pengambilan keputusan lintas sektor.
Tidak hanya gula, Jawa Timur juga disiapkan menjadi provinsi perintis pembangunan fasilitas Grand Parent Stock (GPS) unggas milik negara. Proyek ini bertujuan memperkuat rantai pasok bibit unggas nasional hingga menghasilkan Final Stock (FS) dan Day Old Chick (DOC) komersial.
Selain itu, pemerintah pusat dan daerah turut membahas penguatan Program Susu Nasional, termasuk penyediaan sapi dara bunting di sejumlah kabupaten yang memiliki basis peternakan kuat.
“Program-program ini sangat relevan dengan karakter dan budaya petani serta peternak di Jawa Timur. Kami optimistis implementasinya akan berjalan efektif,” kata Khofifah.
Ke depan, Pemprov Jawa Timur berharap kolaborasi lintas level pemerintahan tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, pekebun, dan peternak.
“Jawa Timur siap menjalankan mandat ini secara maksimal. Dukungan pemerintah pusat menjadi modal penting agar seluruh program strategis ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (Onny)
Komentar