MALANG, INVESTORJATIM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong para camat, sekretaris camat (sekcam), dan sekretaris desa (sekdes) untuk lebih proaktif menjemput bola dalam pelaksanaan berbagai program strategis nasional (PSN) yang melibatkan pemerintah desa. Ajakan itu disampaikan saat memberikan ceramah umum pada Pelatihan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Sekretaris Desa dan Kepamongprajaan di Malang.
Khofifah menegaskan, banyak agenda nasional kini bertumpu pada peran desa sehingga diperlukan sinergi kuat antara perangkat desa dan kecamatan. “Banyak program yang sekarang ditugaskan kepada desa, tolong aparatur desa dan kecamatan ikut menyukseskan,” ujarnya.
Beberapa program yang disebut Khofifah antara lain Rumah Restorative Justice (RJ), Pos Bantuan Hukum (Posbankum), serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Hingga saat ini, Jawa Timur telah memiliki 8.494 unit KDKMP dan 674 di antaranya sudah beroperasi.
Koperasi berbasis desa ini menyediakan sejumlah kebutuhan pokok seperti beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, hingga pupuk untuk petani.
Untuk Rumah Restorative Justice, Khofifah menjelaskan bahwa program ini menjadi wadah penyelesaian sengketa atau perkara tertentu dengan pendekatan restoratif. Para bupati dan wali kota, kata dia, telah menandatangani kerja sama dengan Kejaksaan Negeri di wilayah masing-masing.
Sementara Posbankum, yang diinisiasi Kemenkumham, menghadirkan layanan informasi dan konsultasi hukum di tingkat desa dan kelurahan melalui dukungan para paralegal terlatih.
“Kalau ada Rumah RJ dan Posbankum tetapi tidak ada paralegalnya, tentu akan menyulitkan manajemen di tingkat desa,” tegas Khofifah.
Ia juga menekankan bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui RJ. Tindak pidana berat seperti korupsi, terorisme, dan narkoba tetap berada di luar mekanisme tersebut. “Narkoba itu sangat berbahaya. Sekali mencoba, sama dengan menjemput kematian,” ujarnya.
Khofifah meminta camat dan perangkat desa memperkuat jalur komunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung efektivitas RJ. Ia bahkan menyarankan agar BPSDM membuat hotline agar kendala di lapangan bisa segera direspons Pemprov Jatim.
Selain itu, ia meminta jajaran kecamatan segera melapor jika ada Puskesmas atau Puskesmas Pembantu yang tidak memiliki dokter gigi. Pemprov, kata Khofifah, siap memfasilitasi pemenuhannya karena ketersediaan dokter gigi di Jatim dinilai cukup.
Khofifah juga menekankan pentingnya identifikasi potensi desa sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal dan mengakselerasi penurunan kemiskinan. Data BPS mencatat tingkat kemiskinan Jawa Timur turun 0,29 persen pada periode Maret 2024–Maret 2025.
Ia menambahkan, sejumlah program nasional berpeluang diakses desa, mulai dari swasembada gula dan susu hingga program Grand Parent Stock indukan ayam petelur di Malang.
“Ini menjadi ruang dan peluang baru bagi desa untuk mendapatkan penguatan yang lebih nyata bagi warganya,” pungkasnya. (onny Asmara)
Komentar