INVESTORJATIM.COM — Upaya membangun industri maritim nasional yang lebih terintegrasi mendapat dukungan politik dari Komisi VI DPR RI. Dalam kunjungan kerja reses di Surabaya, Komisi VI menegaskan pentingnya sinergi antar-BUMN maritim sebagai langkah strategis memperkuat daya saing industri perkapalan, mempercepat peremajaan armada nasional, sekaligus mengoptimalkan aset negara. PT PAL Indonesia dipercaya menjadi motor konsolidasi galangan kapal nasional.
Dalam pertemuan yang digelar pada Jumat (24/7/2026), Komisi VI DPR RI mempertemukan Badan Pengelola Investasi Danantara, BP BUMN, PT PAL Indonesia, PT PELNI, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (DKB). Pertemuan tersebut membahas penyelarasan strategi konsolidasi galangan kapal nasional, revitalisasi armada, modernisasi pelabuhan, hingga optimalisasi aset negara.
Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan membutuhkan industri maritim yang kuat dan saling terintegrasi. Menurutnya, transformasi BUMN harus mampu menciptakan nilai tambah bagi negara sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.
“Kami berharap dari pertemuan ini lahir langkah-langkah produktif untuk memperkuat sektor maritim nasional. Fungsi pengawasan DPR harus memastikan transformasi BUMN memberikan nilai tambah bagi bisnis sekaligus menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (25/7/2026).
Komisi VI DPR RI juga menyatakan dukungan terhadap konsolidasi BUMN galangan kapal yang dipimpin PT PAL Indonesia. Langkah tersebut dinilai strategis untuk memperkuat industri maritim melalui optimalisasi aset, penguatan pembiayaan, dan peningkatan pemanfaatan galangan dalam negeri guna memenuhi kebutuhan armada nasional.
Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod mengatakan konsolidasi bukan sekadar penggabungan entitas usaha, tetapi menjadi fondasi pembentukan ekosistem industri galangan kapal nasional yang lebih kompetitif.
“Konsolidasi ini bukan sekadar menggabungkan entitas usaha, tetapi membangun ekosistem industri galangan kapal nasional yang saling menguatkan. Melalui optimalisasi kapabilitas galangan, pemberdayaan SDM, serta penguatan industri komponen dalam negeri, kami ingin memperkuat kemandirian maritim Indonesia,” kata Kaharuddin.
Menurutnya, konsolidasi juga akan mendorong peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), memperkuat industri komponen nasional, serta mempercepat alih teknologi sehingga manfaat transformasi dapat dirasakan seluruh ekosistem galangan kapal dan perekonomian daerah.
Direktur Utama PT PELNI Budi Setyawan Wijaya menilai penguatan industri galangan nasional menjadi faktor penting dalam mendukung program peremajaan armada yang melayani lebih dari 1.100 rute pelayaran nasional.
“Sebagai operator transportasi laut nasional, kami membutuhkan armada yang semakin andal, aman, dan efisien. Sinergi dengan industri galangan kapal nasional menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas nasional sekaligus meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo. Menurutnya, penguatan galangan nasional menjadi kunci percepatan peremajaan armada penyeberangan guna meningkatkan aspek keselamatan, kualitas layanan, dan konektivitas antarpulau.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pelindo Achmad Muchtasyar menekankan penguatan industri galangan harus berjalan beriringan dengan modernisasi pelabuhan agar rantai logistik nasional semakin efisien dan kompetitif.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Muhammad Teguh Wirahadikusumah menegaskan komitmennya mengawal proses konsolidasi melalui aksi korporasi yang mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik agar transformasi industri galangan kapal berjalan secara prudent, transparan, dan memberikan nilai tambah bagi negara.
Dukungan pemerintah dan DPR terhadap konsolidasi BUMN maritim diharapkan mampu mempercepat terbentuknya ekosistem industri maritim nasional yang lebih kuat, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor kemaritiman. (Onny)
Komentar