Gernas RANA Resmi Diluncurkan di Malang, Khofifah Dorong Sekolah Jadi Ruang Aman Bebas Kekerasan Anak

Istimewa

INVESTORJATIM.COM — Pemerintah memperkuat upaya perlindungan anak di lingkungan pendidikan melalui peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas RANA) di satuan pendidikan. Program yang menjadi bagian dari pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah 2026 tersebut diluncurkan di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika (BBPPMPV BOE) Kota Malang.

Peluncuran dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi.

Momentum tersebut ditandai dengan penekanan layar LED sebagai simbol dimulainya Gernas RANA sekaligus penandatanganan deklarasi dukungan Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI) serta komitmen penguatan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Khofifah mengatakan peluncuran Gernas RANA menjadi langkah konkret dalam membangun ekosistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Menurutnya, sekolah bukan sekadar tempat menimba ilmu, melainkan ruang yang harus mampu menjamin tumbuh kembang anak secara optimal tanpa ancaman kekerasan.

Baca Juga:  Khofifah Luncurkan Beasiswa Pendidikan Jatim 2026, Sediakan Lebih dari 143 Ribu Kuota untuk Siswa dan Mahasiswa

“Setiap anak berhak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman dan nyaman. Itu berarti mereka harus terbebas dari segala bentuk kekerasan,” ujarnya, Senin (13/7/2026).

Ia menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, hingga masyarakat. Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak.

Khofifah juga mengajak para peserta didik agar tidak ragu melaporkan apabila mengalami maupun mengetahui tindakan kekerasan, baik fisik, verbal, seksual maupun kekerasan di ruang digital. Menurutnya, keterlibatan orang dewasa menjadi faktor penting dalam mencegah serta menghentikan praktik perundungan di lingkungan pendidikan.

Sementara itu, Menteri Koordinator PMK Pratikno menekankan bahwa pemerintah berkomitmen menghadirkan ruang aman dan nyaman bagi anak, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, ruang publik, hingga ruang digital.

Menurutnya, dampak kekerasan terhadap anak dapat memengaruhi kualitas pertumbuhan dan perkembangan mereka dalam jangka panjang sehingga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.

Di sisi lain, Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengungkapkan masih tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia. Berdasarkan data Simfoni PPA sepanjang 2025, tercatat 21.352 kasus kekerasan terhadap anak.

Baca Juga:  Industri Tumbuh Pesat, Khofifah Ajak BPN Jatim Lindungi Lahan Sawah Lewat Pemetaan LSD

Dari jumlah tersebut, sebanyak 62,19% korban merupakan anak perempuan, sedangkan 46,1% kasus berupa kekerasan seksual. Ironisnya, sekitar 71% kasus terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak, yakni rumah tangga dan satuan pendidikan.

“Kita harus bersama-sama memastikan tidak ada lagi bullying maupun bentuk kekerasan lainnya di lingkungan anak,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa Gerakan ASRI merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang kemudian diperkuat melalui Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Ia juga mengapresiasi berbagai inovasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendukung kebijakan tersebut, termasuk program SIKAP yang dinilai mampu memperkuat implementasi sekolah ramah anak di daerah.

Melalui peluncuran Gernas RANA, pemerintah berharap tercipta budaya sekolah yang lebih aman, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan sebagai fondasi dalam mencetak generasi Indonesia yang berkualitas.(Onny)

Komentar