SURABAYA, investorjatim – Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim Erlangga Satriagung meminta kepengurusan Kadin 5 tahun kedepan agar fokus pada masalah perpajakan.
Hal itu disampaikan dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan yang digelar di Graha Kadin, Selasa (3/09/2024) dan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pertimbangan Erlangga Satriagung serta dihadiri Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto.
Kadin Jatim akan menyelenggarakan Musyawarah Provinsi (Muprov) 2024 untuk memilih kepengurusan baru periode 2025-2030.
Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Jatim Erlangga Satriagung mengatakan, saat ini masalah paling krusial yang dihadapi oleh pengusaha adalah perpajakan. Dikatakan bahwa dalam APBN 2024 pemerintah menargetkan pemasukan dari sektor pajak sebesar 68-70 persen.
“Ini menunjukkan bahwa sektor pajak akan menjadi ujung tombak utama pemasukan keuangan negara, dan ini berarti para pengusaha akan menjadi sumber utama perolehan keuangan pemerintah,” kata Erlangga.
Menurut Erlangga, rata-rata pengusaha tidak mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan. Bahkan, sangat banyak di antara pengusaha yang awam terhadap perpajakan.
“Di sinilah peran penting Kadin untuk melakukan sosialisasi dan konsultasi bagi anggotanya yang mempunyai persoalan perpajakan,” tambah Erlangga.
Banyak pengusaha yang sudah bekerja keras selama setahun penuh, tapi di akhir tahun kena tagihan pajak yang jumlahnya mengagetkan. “Hasil kerja setahun bisa habis karena pajak,” kata Erlangga.
Anggota Dewan Pertimbangan yang hadir dalam rapat senada dengan Erlangga. Salah satunya adalah Heri Sugiono, yang mendasarkan pada pengalamannya dalam masalah perpajakan. “Rata-rata pengusaha tidak paham perpajakan dan hanya menggantungkan nasib kepada konsultan pajak,” katanya.
Ketua Kadin Jatim Adik Dwi Putranto berterima kasih kepada Dewan Pertimbangan yang telah memberikan masukan yang sangat berharga. Dia sepakat bahwa masalah perpajakan harus menjadi prioritas program Kadin ke depan.
Terkait dengan jadwal Mupro Kadin, Adik menjelaskan masa kepengurusan Kadin periode 2019-2024 akan berakhir pada 28 Desember 2024. Oleh karena itu, ia meminta masukan dari Dewan Pertimbangan kapan sebaiknya Muprov dilaksanakan.
Anggota Dewan Pertimbangan mengusulkan agak Muprov dilaksanakan setelah 27 November atau setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Diusulkan agar Muprov dilaksanakan pada minggu kedua Desember 2024.
Disinggung soal kesediaan untuk maju kembali sebagai ketua Kadin Jatim periode kedua, Adik menjawabnya secara diplomastis. “Saya serahkan kepada Yang Di Atas dan kepada para senior Dewan Pertimbangan,” kata Adik.
Sontak jawaban diplomatis Adik itu disambut tepuk tangan para anggota Dewan Pertimbangan. ROS
