INVESTORJATIM.COM — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (Bank Jatim) memperkuat layanan perbankan bagi aparatur sipil negara (ASN) melalui penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur serta BKD/BKPSDM/BKPP/BKPSDA kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan secara serentak di Banyuwangi. Acara dihadiri Wakil Direktur Utama Bank Jatim R. Arief Wicaksono, Direktur Ritel dan Syariah Bank Jatim Tonny Prasetyo, Kepala BKD Provinsi Jawa Timur Indah Wahyuni, para kepala BKD/BKPSDM/BKPP/BKPSDA se-Jawa Timur, serta disaksikan Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara (BKN) Soni Sultana.
Wakil Direktur Utama Bank Jatim R. Arief Wicaksono mengatakan kerja sama tersebut menjadi langkah strategis perseroan untuk memperkuat hubungan kelembagaan dengan pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kualitas layanan perbankan kepada ASN.
“ASN merupakan salah satu segmen utama Bank Jatim yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan bisnis perseroan. Melalui kerja sama ini, kami ingin membangun ekosistem layanan yang lebih terintegrasi, memberikan kemudahan akses layanan keuangan, serta menghadirkan solusi perbankan yang semakin cepat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan ASN,” ujarnya dalam keterangan resmi pekan lalu.
Menurut Arief, bisnis ASN selama ini menjadi salah satu pilar utama Bank Jatim karena berkontribusi signifikan terhadap penghimpunan dana murah atau current account saving account (CASA) maupun penyaluran kredit konsumer.
Saat ini, Bank Jatim mengelola sekitar 368.000 ASN dengan nilai payroll mencapai sekitar Rp1,5 triliun setiap bulan.
Namun demikian, rencana implementasi kebijakan single salary oleh pemerintah pusat dinilai berpotensi mengubah pola pengelolaan penggajian ASN sekaligus meningkatkan persaingan antarperbankan. Oleh sebab itu, Bank Jatim memandang perlu memperkuat kerja sama yang memiliki landasan hukum lebih komprehensif.
Melalui PKS tersebut, Bank Jatim bersama BKD/BKPSDM/BKPP/BKPSDA kabupaten/kota menyepakati sejumlah ruang lingkup kerja sama. Di antaranya penyaluran gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan ASN, penyediaan fasilitas kredit, integrasi serta pemanfaatan data dasar kepegawaian melalui sistem host to host secara terbatas dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi.
Selain itu, kerja sama juga mencakup penyediaan layanan digital perbankan seperti kartu ATM/debit, mobile banking, co-branding card, hingga berbagai layanan digital lainnya.
Direktur Ritel dan Syariah Bank Jatim Tonny Prasetyo menjelaskan integrasi layanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus memperkuat ekosistem digital antara Bank Jatim dan pemerintah daerah.
“Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan kepada ASN, tetapi juga memperkuat sinergi antara Bank Jatim dengan pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik. Melalui integrasi data berbasis sistem host to host, kami dapat menghadirkan layanan yang lebih cepat, akurat, dan tepat sasaran, termasuk pengembangan program pre-approved credit yang semakin memudahkan ASN memperoleh akses pembiayaan,” katanya.
Selain layanan perbankan, ruang lingkup kerja sama juga mencakup dukungan terhadap peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN, penyediaan pembiayaan pendidikan, hingga penempatan dana.
Bank Jatim menilai kerja sama tersebut akan menjadi fondasi dalam membangun kemitraan yang lebih terintegrasi dan memiliki standar hukum yang seragam di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Di sisi bisnis, kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat mengoptimalkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), menjaga kualitas portofolio kredit konsumer ASN, serta memperkuat daya saing perseroan di tengah kompetisi industri perbankan yang semakin ketat. (Onny)
Komentar