INVESTORJATIM.COM – Implementasi kebijakan biodiesel 50% (B50) dinilai menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak mentah. Di tengah gejolak harga minyak dunia akibat ketidakpastian geopolitik, pemanfaatan bahan bakar berbasis minyak sawit dipandang mampu menjaga stabilitas fiskal, mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, serta memperkuat kemandirian energi nasional. Dalam implementasinya, peran PT Pertamina Patra Niaga sebagai ujung tombak distribusi energi dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan program tersebut.
Pakar Ekonomi sekaligus Dosen Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Noval Adib, Ph.D., mengatakan penggunaan crude palm oil (CPO) sebagai bahan baku utama B50 akan menciptakan multiplier effect yang luas terhadap perekonomian nasional.
“Penggunaan kelapa sawit sebagai bahan baku solar tentunya akan menggerakkan perekonomian kita, nah itu jelas positif bagi APBN. Banyak sektor dalam waktu serentak juga akan ikut bergerak, mulai dari sektor kelapa sawit, distribusi, hingga industri pengolahannya,” ujar Noval di Malang, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, kondisi pasar energi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian akibat konflik geopolitik, termasuk di kawasan Timur Tengah, yang memicu lonjakan harga minyak mentah dunia. Kondisi tersebut membuat negara yang masih bergantung pada impor minyak menghadapi tekanan fiskal yang lebih besar.
Karena itu, Indonesia perlu mengoptimalkan potensi domestik sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar di dunia untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil impor.
“Ketergantungan terhadap minyak dunia menjadi lebih rendah. Kalau kita bisa lebih mandiri dengan menggunakan bahan bakar berbasis kelapa sawit atau CPO, tentunya beban APBN juga bisa ditekan,” katanya.
Meski demikian, Noval mengingatkan pemerintah agar menjaga keseimbangan pasokan CPO. Pasalnya, komoditas tersebut juga menjadi bahan baku utama industri minyak goreng sehingga peningkatan kebutuhan untuk biodiesel berpotensi memicu persaingan pasokan.
“Jangan sampai terjadi perebutan bahan baku antara industri minyak goreng dan biodiesel karena bisa mendorong kenaikan harga CPO yang akhirnya memicu inflasi. Pemerintah harus menjaga keseimbangan karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai setiap kebijakan baru selalu memiliki potensi hidden cost atau biaya tersembunyi yang perlu diantisipasi. Peningkatan permintaan CPO, misalnya, dapat memunculkan ketimpangan antarsektor apabila tidak diimbangi tata kelola yang baik.
“Hidden cost itu pasti ada. Jika permintaan sawit meningkat tajam, bisa terjadi perebutan pasokan yang memunculkan dampak sosial maupun kanibalisme antarsektor. Jangan sampai sektor migas terbantu, tetapi sektor lain justru terdampak negatif,” katanya.
Noval juga menekankan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar implementasi B50 tidak menimbulkan persepsi negatif. Menurutnya, masyarakat pada dasarnya menginginkan pasokan BBM yang tetap tersedia dengan harga terjangkau.
“Yang penting bagi masyarakat adalah BBM tetap tersedia dan harganya tidak lebih mahal dibanding solar biasa. Kalau B50 justru membuat biaya masyarakat bertambah, tentu akan menjadi beban,” ujarnya.
Lebih lanjut, Noval menilai keberhasilan program B50 tidak lepas dari kesiapan PT Pertamina Patra Niaga sebagai penyalur energi nasional. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan kepastian hukum dan regulasi yang jelas agar proses distribusi maupun investasi selama masa transisi berjalan optimal.
“Yang dibutuhkan masyarakat maupun pelaku usaha, termasuk Pertamina Patra Niaga, adalah kepastian hukum, kejelasan regulasi, serta penyederhanaan birokrasi. Setiap kebijakan seharusnya disusun berdasarkan kajian akademik yang komprehensif,” katanya.
Dia menambahkan, pengawasan implementasi B50 harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir melalui standardisasi, monitoring, pengendalian, dan evaluasi yang berkelanjutan.
“Kalau tujuan B50 adalah mengurangi ketergantungan terhadap minyak dunia, maka pelaksanaannya juga harus disiplin agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan perekonomian nasional,” pungkasnya. (Onny)
Komentar