INVESTORJATIM.COM — Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong penguatan sinergi dengan DPRD Jawa Timur dalam mengawal kebijakan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan penguatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD diperlukan untuk menyamakan pemahaman terkait regulasi dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Hal tersebut disampaikan Adhy saat mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam pembukaan Pendalaman Tugas atau Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta.
Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Tomsi Tohir dan ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada pimpinan DPRD Jatim.
“Pendalaman tugas ini menjadi ruang yang penting untuk memperkuat pemahaman bersama terhadap regulasi dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan kapasitas yang semakin kuat, fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat dijalankan secara lebih optimal,” kata Adhy, Kamis, 17/9/2026.
Menurutnya, hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan program prioritas pembangunan sekaligus memastikan kebijakan daerah menjawab kebutuhan masyarakat.
Materi bimtek mencakup pendidikan politik, optimalisasi tugas dan fungsi DPRD, hingga arah kebijakan penyusunan APBD 2027. Selain itu, peserta mendapatkan materi mengenai tugas DPRD dari perspektif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta kebijakan anggaran dan geopolitik ekonomi daerah dari Badan Anggaran DPR RI.
Adhy mengatakan Pemprov Jatim siap menindaklanjuti arahan Kemendagri, terutama terkait efisiensi anggaran, kepatuhan regulasi, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Pendampingan dari KPK dan Kemendagri sangat penting agar kita semakin memahami aturan main dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, khususnya pada tata kelola anggaran daerah,” ujarnya.
Adhy juga menilai efisiensi APBD perlu diarahkan untuk memperbesar ruang fiskal bagi program yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Rasionalisasi belanja operasional dan penyaringan dana hibah secara tepat sasaran, lanjutnya, dapat membuka ruang anggaran untuk mempercepat penurunan kemiskinan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
“Poin-poin arahan ini menjadi catatan dan rekomendasi penting bagi Pemprov bersama DPRD Jatim dalam merumuskan kebijakan anggaran yang benar-benar berfokus pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.(Onny)
Komentar