OJK Tetapkan Tiga Prioritas Kebijakan 2026, Perkuat Ketahanan Sektor Keuangan

JAKARTA, INVESTORJATIM.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan tiga kebijakan prioritas pada 2026 untuk menjaga ketahanan sektor jasa keuangan (SJK) sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pelaksana Tugas Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan kebijakan tersebut mencakup penguatan ketahanan SJK, pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan yang kontributif, serta pendalaman pasar keuangan dan pengembangan keuangan berkelanjutan.

“Fundamental perekonomian dan kinerja sektor jasa keuangan saat ini sangat solid dan menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ke depan,” kata Friderica dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis.

Pada penguatan ketahanan sektor jasa keuangan, OJK mendorong pemenuhan permodalan lembaga jasa keuangan, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, termasuk risiko siber, serta pengembangan sistem pengawasan berbasis teknologi. OJK juga melanjutkan reformasi integritas pasar modal melalui peningkatan free float saham, penguatan transparansi kepemilikan, serta penegakan aturan dan sanksi secara konsisten.

Kebijakan kedua diarahkan pada pengembangan ekosistem sektor jasa keuangan melalui deregulasi perizinan, penguatan akses pembiayaan UMKM, serta dukungan terhadap program prioritas pemerintah. Hingga Desember 2025, pembiayaan awal untuk pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih telah mencapai Rp149 triliun, sementara pembiayaan ekosistem program Makan Bergizi Gratis tercatat Rp1,02 triliun.

Sementara itu, pada kebijakan pendalaman pasar keuangan dan keuangan berkelanjutan, OJK mendorong peningkatan peran investor institusional, penguatan literasi dan inklusi keuangan, serta dukungan terhadap target Net Zero Emission melalui pengembangan taksonomi keuangan berkelanjutan dan sistem perdagangan karbon.

OJK memproyeksikan kredit perbankan tumbuh 10–12 persen pada 2026, didukung pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 7–9 persen. Di pasar modal, penghimpunan dana ditargetkan mencapai Rp250 triliun.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi kebijakan OJK yang dinilai sejalan dengan agenda prioritas pemerintah. Menurutnya, stabilitas dan kredibilitas sektor keuangan akan menjadi faktor penentu keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.

OJK menegaskan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah, otoritas moneter, dan pelaku industri guna menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan meningkatkan perannya bagi perekonomian. (Onny)