INVESTORJATIM.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong generasi muda memahami peluang dan risiko tokenisasi aset nyata atau Real World Assets (RWA) di tengah perkembangan inovasi keuangan digital. Penguatan literasi dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan teknologi keuangan berjalan seiring dengan legalitas, keamanan, dan pelindungan konsumen.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Digital Financial Literacy (DFL) 2026 bertema “Dari Aset Nyata ke Aset Digital, Kenalan dengan Tokenisasi dan Peluang di Indonesia” di Universitas Airlangga (UNAIR), Surabaya.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan, perkembangan teknologi keuangan menuntut peningkatan kapasitas regulator, industri, dan masyarakat.
Menurutnya, teknologi seperti kecerdasan artifisial (artificial intelligence), big data, komputasi awan, dan distributed ledger technology (DLT) membuka peluang pengembangan produk serta layanan keuangan. Namun, inovasi tersebut perlu diimbangi dengan regulasi adaptif, tata kelola, keamanan teknologi, dan sumber daya manusia yang kompeten.
“Kerangka regulasi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, disertai peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik di industri maupun regulator,” ujar Adi dalam keterangan resminya.
Tokenisasi RWA merupakan proses merepresentasikan aset nyata atau hak ekonomi yang melekat pada aset tersebut dalam bentuk digital menggunakan teknologi, termasuk DLT.
Inovasi ini berpotensi meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses terhadap instrumen keuangan, serta menyediakan alternatif pembiayaan dan mendukung pendalaman pasar keuangan.
Adi mengungkapkan, sejumlah inovasi telah mengikuti mekanisme sandbox OJK, antara lain tokenisasi emas, surat utang negara, dan manfaat properti.
Menurutnya, pengembangan inovasi tersebut membutuhkan kolaborasi regulator, pemerintah, industri, dan perguruan tinggi agar mampu memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Meski demikian, tokenisasi tetap memerlukan kepastian hukum, transparansi informasi, keamanan teknologi, serta kejelasan hak dan kewajiban pemegang token. Aspek tersebut menjadi landasan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan digital.
Melalui mekanisme sandbox, OJK memfasilitasi pengujian inovasi teknologi sektor keuangan dengan mempertimbangkan kesiapan produk, pengelolaan risiko, dan pelindungan konsumen sebelum manfaatnya diperluas.
Di sisi lain, OJK mengingatkan mahasiswa agar tidak hanya melihat potensi keuntungan dari aset keuangan digital, tetapi juga memahami risiko dan legalitas penyelenggaranya.
Adi menekankan pentingnya prinsip legal dan logis sebelum mengambil keputusan investasi. Masyarakat diminta melakukan riset mandiri, memahami karakteristik produk, serta tidak mudah tergiur janji keuntungan tidak wajar atau mengikuti tren karena takut tertinggal (fear of missing out/FOMO).
Kegiatan DFL 2026 juga menghadirkan diskusi panel yang melibatkan OJK, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Komunikasi dan Digital, Indonesia Fintech Society, Asosiasi Blockchain Indonesia, serta pelaku industri.
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia UNAIR Ardianto menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kritis mahasiswa menghadapi transformasi keuangan digital.
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Asep Hikayat menyebut Surabaya memiliki potensi mendukung pengembangan literasi dan inklusi keuangan digital.
Kegiatan yang digelar secara hibrida tersebut diikuti sekitar 700 peserta dari sivitas akademika UNAIR dan mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Surabaya. OJK berharap literasi ini mendorong lahirnya riset, kewirausahaan, dan inovasi keuangan digital yang inklusif serta bertanggung jawab. (Onny)
Komentar