KPR Makin Sulit, Penjualan Properti Jatim Turun 30-40 Persen

INVESTORJATIM.COM — Penjualan properti di Jawa Timur mengalami tekanan dalam satu tahun terakhir. Dewan Pengurus Daerah Realestat Indonesia (DPD REI) Jawa Timur mencatat penurunan penjualan rumah di sejumlah daerah mencapai sekitar 30-40 persen.

Ketua DPD REI Jawa Timur Mochamad Elyas mengatakan, pelemahan penjualan terjadi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri properti, mulai dari regulasi, daya beli masyarakat yang masih lesu, hingga meningkatnya calon konsumen yang tidak lolos pembiayaan perbankan.

“Kalau kita keliling, bertanya dan berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di komisariat, rata-rata mereka mengeluh memang penjualan turun. Kisaran di angka 30 sampai 40 persen,” ujar Elyas ditemui pada Rakerda REI Jatim di Surabaya, Kamis (8/10/2026).

Menurut dia, persoalan tidak hanya terletak pada turunnya jumlah calon pembeli. Kualitas calon konsumen juga menjadi tantangan karena semakin banyak pengajuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang tidak lolos perbankan.

Elyas membandingkan kondisi saat ini dengan periode sebelumnya. Jika dahulu dari 10 calon pembeli hanya sekitar satu hingga dua orang yang pengajuan KPR-nya ditolak, kini jumlah penolakan bisa mencapai separuh dari calon konsumen.

“Kalau dulu kita jual rumah katakanlah 10, kemungkinan di-reject bank cuma satu-dua. Kalau sekarang bisa separuh di-reject bank, separuh baru bisa lanjut proses KPR,” katanya.

Kondisi tersebut, lanjut Elyas, menjadi salah satu persoalan yang tengah dibahas REI Jatim dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda). Selain memperkuat internal organisasi agar pengembang tetap optimistis menghadapi tekanan pasar, REI Jatim juga menyiapkan sejumlah usulan untuk dibawa ke tingkat nasional.

REI Dorong Kenaikan Harga Rumah FLPP

Salah satu usulan utama yang akan dibawa REI Jatim ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) adalah evaluasi harga rumah subsidi yang mendapatkan dukungan pembiayaan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Elyas menilai, harga rumah subsidi perlu disesuaikan karena biaya pembangunan terus meningkat, terutama harga bahan bangunan. Sementara harga rumah subsidi dinilai sudah cukup lama tidak mengalami penyesuaian yang memadai.

“Ini yang sedang kita rumuskan di Rakerda yang nanti akan kita bawa ke Rakernas untuk diusulkan kenaikan harga rumah FLPP,” ujarnya.

Menurut Elyas, kenaikan harga rumah subsidi menjadi penting agar pengembang tetap memiliki kemampuan untuk membangun dan menyediakan rumah bagi masyarakat, terutama di tengah meningkatnya biaya produksi.

“Kita tahu sektor industri bahan bangunan semua naik. Jadi saya pikir sangat beralasan kalau harga rumah subsidi yang sudah sekian tahun tidak naik itu perlu dievaluasi oleh pemerintah,” katanya.

Ia menilai, tanpa penyesuaian harga, tekanan terhadap pengembang rumah subsidi akan semakin besar. Di sisi lain, pelemahan daya beli masyarakat dan tingginya tingkat penolakan KPR juga membuat pasar rumah semakin menantang.

REI Jatim berharap evaluasi harga FLPP dapat menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan sektor perumahan. Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pengembang, tetapi juga dengan upaya menjaga ketersediaan hunian yang terjangkau bagi masyarakat.

Elyas menambahkan, berbagai persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi REI Jatim untuk merumuskan program kerja satu tahun ke depan. Fokusnya adalah memastikan industri properti tetap bergerak di tengah tekanan pasar sekaligus mendorong kebijakan pemerintah yang lebih mendukung sektor perumahan. (onny)