Hilirisasi Mineral Perlu Naik Kelas, Nilai Tambah Harus Tinggal di Dalam Negeri

INVESTORJATIM.COM – Hilirisasi menjadi salah satu langkah penting untuk mengoptimalkan nilai tambah sumber daya mineral di dalam negeri. Bagi PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID), aktivitas pertambangan tidak semata-mata berkaitan dengan pengambilan sumber daya alam, tetapi juga harus terhubung dengan pengolahan, investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan industri nasional.

MIND ID yang menaungi enam anggota holding, diantaranya PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT INALUM, PT Timah Tbk dan PT Vale Indonesia Tbk dengan kegiatan usaha tersebar dari Sumatera hingga Papua menilai, pengembangan industri pertambangan perlu dilihat secara lebih menyeluruh. Termasuk di dalamnya bagaimana perusahaan mendorong pengolahan mineral, membangun rantai pasok industri, sekaligus menjalankan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau environmental, social, and governance (ESG).

Salah satu langkah tersebut dilakukan PT Vale Indonesia Tbk melalui pengembangan fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel atau smelter.

Head of Strategy and Business Development PT Vale Indonesia Tbk, Mateus Sigit Harisulistya, mengatakan pembangunan fasilitas pengolahan merupakan bagian dari komitmen perusahaan yang telah tercantum dalam Kontrak Karya sebelum PT Vale beralih menjadi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Di dalam Kontrak Karya sudah disebutkan komitmen kami untuk menjalankan investasi tambang maupun processing facility. Berdasarkan amanat itulah kemudian kami mencari berbagai peluang dan mengembangkan konsep pengembangannya,” ujar Mateus dalam sosialisasi MediaMIND 2026, Senin (14/9/2026).

Menurut dia, pengembangan smelter menjadi bagian penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nikel. Namun, pembangunan fasilitas tersebut membutuhkan investasi yang besar, sementara PT Vale juga tetap memiliki kewajiban menjalankan kegiatan pertambangan secara penuh sesuai ketentuan IUPK.

“Kami memahami capital intensity untuk smelter sangat tinggi. Di sisi lain, PT Vale harus menjalankan mining secara penuh. Karena itu, opsi yang paling feasible bagi kami adalah melakukan joint venture,” jelasnya.

Mateus menjelaskan, keputusan menggandeng mitra strategis dalam pengembangan fasilitas pengolahan tersebut telah dilakukan jauh sebelum terbentuknya Indonesia Battery Corporation (IBC). Saat itu, PT Vale mulai menyusun skema kerja sama untuk sejumlah proyek hilirisasi di Pomalaa, Bahodopi, dan Sorowako.

“Pada saat itu IBC mungkin belum terbentuk. PT Vale sendiri juga masih dalam proses perubahan struktur kepemilikan setelah kewajiban divestasi, hingga akhirnya MIND ID masuk dan kepemilikan meningkat menjadi 34% pada 2024,” katanya.

Bagi PT Vale, hilirisasi tidak berhenti pada proses pengolahan bijih nikel menjadi produk antara. Perusahaan melihat masih terdapat ruang untuk memperpanjang rantai nilai hingga menghasilkan material yang dibutuhkan industri bernilai tambah tinggi, termasuk ekosistem baterai.

Mateus mengatakan kepemilikan saham PT Vale pada fasilitas pengolahan akan memberikan akses terhadap produk antara atau offtake yang dapat dikembangkan kembali ke tahap hilir berikutnya.

“Kami paham PT Vale bersama partner nantinya akan memiliki smelter. Tetapi kami juga melihat potensi untuk further downstreaming,” ujarnya.

Dia menjelaskan, salah satu produk yang akan diperoleh dari fasilitas pengolahan tersebut adalah mixed hydroxide precipitate (MHP). Produk antara itu selanjutnya masih dapat diolah dan dikembangkan menjadi bahan baku untuk industri hilir.

“PT Vale dengan memiliki shareholding di smelter nantinya akan mendapatkan offtake produk MHP. Produk tersebut kemudian bisa dikembangkan lebih lanjut, baik melalui kerja sama dengan IBC maupun platform lainnya,” pungkas Mateus.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa hilirisasi mineral tidak sekadar membangun smelter, tetapi bagaimana produk tambang terus diproses hingga menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar di dalam negeri. Dengan demikian, manfaat sumber daya nikel tidak berhenti pada komoditas mentah maupun produk antara, melainkan dapat menjadi fondasi bagi tumbuhnya industri manufaktur dan rantai pasok bernilai tambah di Indonesia.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, pengembangan hilirisasi mineral masih menghadapi pekerjaan rumah besar, terutama dalam aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG.

Menurut Faisal, percepatan industri berbasis mineral harus diikuti pengelolaan dampak yang muncul di sekitar wilayah tambang dan kawasan industri.

“PR untuk improvement masih banyak sekali dari sisi ESG. Kerusakan lingkungan, terutama terhadap lahan pertanian dan air, terjadi cukup masif,” ujar Faisal.

Ia menyebut dampak tersebut sebagai negative externality atau eksternalitas negatif. Artinya, biaya sosial dan lingkungan akibat kegiatan industri harus diperhitungkan sejak awal dalam investasi.

“Eksternalitas negatif itu seharusnya diinternalisasi. Kalau tidak dihitung dari awal, nanti ada pihak yang harus menanggung, biasanya masyarakat sekitar atau pemerintah daerah,” katanya.

Karena itu, menurut Faisal, keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari besarnya investasi atau jumlah produksi. Biaya lingkungan dan sosial juga harus menjadi bagian dari perhitungan bisnis sehingga tidak berujung menjadi beban masyarakat.

Faisal juga menilai pemerintah daerah perlu lebih banyak dilibatkan dalam pengelolaan kawasan industri dan hilirisasi. Sebab, pemerintah daerah dan masyarakat setempat merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi lapangan.

“Tidak akan bisa sepenuhnya direspons kalau tidak melibatkan orang-orang di daerah, termasuk pemerintah daerah. Mereka yang tahu kondisi sebenarnya, kerusakannya di mana, dan missing link-nya apa,” ujarnya.

Menurut dia, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan perlu diperkuat agar persoalan di lapangan dapat ditangani lebih cepat.

Di sisi lain, BUMN pertambangan seperti MIND ID dinilai memiliki posisi penting sebagai agen pembangunan. Penerapan ESG tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, tetapi juga menjadi kebutuhan untuk menjaga daya saing produk Indonesia di pasar global.

“ESG memang salah satu yang disyaratkan pasar. Produk yang dihasilkan harus memenuhi standar tersebut,” kata Faisal.

Namun, ia mengingatkan tidak semua persoalan dapat diselesaikan perusahaan. Sebagian membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah.

Faisal juga menyoroti kapasitas fiskal daerah penghasil mineral. Menurut dia, Dana Bagi Hasil (DBH) dan penerimaan pajak dari aktivitas industri perlu dioptimalkan untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah menangani dampak pembangunan.

Daerah penghasil mineral seperti Morowali dan wilayah lain di Sulawesi Tengah, kata dia, memiliki penerimaan yang cukup besar dari aktivitas industri, termasuk DBH dan pajak.

Dana tersebut seharusnya dapat digunakan untuk memperkuat layanan publik sekaligus mengatasi persoalan sosial dan lingkungan yang muncul akibat perkembangan industri.

“Kalau melihat penerimaan yang mereka dapatkan sekarang, menurut saya cukup besar. Ada DBH, belum lagi pajak-pajak seperti pajak tenaga kerja asing,” ujarnya.

Pada akhirnya, Faisal menilai hilirisasi membutuhkan kolaborasi tiga pihak, yakni perusahaan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Masing-masing memiliki peran yang tidak dapat digantikan pihak lain.

“MIND ID tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena masing-masing punya ranah yang harus diselesaikan,” tambahnya.

Dengan demikian, hilirisasi mineral di Indonesia bukan hanya soal mengubah bijih menjadi produk olahan. Tantangan berikutnya adalah memastikan semakin panjang rantai pengolahan, semakin besar pula nilai tambah yang tinggal di dalam negeri, sementara manfaat ekonominya dirasakan masyarakat dan dampak lingkungannya dapat dikelola secara bertanggung jawab. (onny)