INVESTORJATIM.COM – Upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dinilai lebih efektif dilakukan melalui efisiensi fiskal dan optimalisasi energi domestik ketimbang menaikkan harga di pasar. Strategi ini sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Ekonom Universitas Surabaya (Ubaya) Firman Rosjadi Djoemadi menilai pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk dialihkan ke subsidi yang lebih tepat sasaran. Efisiensi belanja operasional, seperti perjalanan dinas dan konsumsi listrik di lingkungan birokrasi, dapat membuka ruang penguatan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah sebenarnya punya ruang fiskal yang lebih baik. Dana itu bisa digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, penerapan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN) juga berpotensi menekan konsumsi energi secara signifikan. Skema work from anywhere dinilai mampu mengurangi mobilitas harian sekaligus memangkas penggunaan BBM di sektor transportasi.
“Work from anywhere oleh ASN itu bisa mengurangi biaya listrik, bisa biaya transport,” jelasnya.
Di sisi lain, Firman menekankan pentingnya percepatan transisi ke gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) sebagai substitusi BBM dan LPG. Indonesia dinilai memiliki cadangan gas domestik yang besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kita punya cadangan domestik yang besar. Itu bisa segera digunakan untuk menggantikan LPG,” katanya.
Ia pun mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jaringan gas perkotaan sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Ketergantungan terhadap impor energi fosil, lanjutnya, menjadi risiko yang harus segera ditekan.
“Langkah ketahanan energi yang paling realistis adalah percepatan penggunaan gas LNG,” tegasnya.
Adapun dari sisi industri, Firman menilai ruang efisiensi energi relatif terbatas dalam jangka pendek. Penghematan tidak disarankan menyentuh proses produksi utama karena berisiko menekan output dan kinerja sektor manufaktur.
“Industri penghematannya bukan di energi tapi di hal lain. Jika industri sampai menghemat energi, produksinya akan terkendala,” ujarnya.
Efisiensi, lanjutnya, lebih realistis dilakukan pada fasilitas pendukung seperti area perkantoran pabrik, bukan pada lini produksi.
“Kalau proses produksi saya kira malah tidak bagus kalau dia harus dikurangi energinya,” imbuhnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Firman juga mendorong pemerintah memperluas insentif untuk percepatan adopsi kendaraan listrik. Skema berbasis insentif dinilai lebih efektif mengubah perilaku konsumsi energi masyarakat dibandingkan kebijakan disinsentif.
“Skema insentif beralih ke kendaraan listrik itu yang pemerintah harus berani dan dipermudah,” ucapnya.
Ia menambahkan, kebijakan energi saat ini perlu mempertimbangkan aspek psikologis masyarakat yang tengah diliputi kekhawatiran terhadap krisis energi global. Pendekatan berbasis insentif diyakini mampu menjaga stabilitas sosial sekaligus mempercepat transisi energi.
“Untuk saat ini saya kira lebih baik insentif karena psikologis masyarakat sedang cemas,” tuturnya. (Onny)
Komentar