INVESTORJATIM.COM – Polemik pembangunan Tol Tengah Kota Surabaya kembali mencuat. Kali ini, DPRD Surabaya menawarkan alternatif dengan menggeser trase tol dari kawasan tengah kota ke sisi timur Surabaya.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni, Sabtu (29/8/2026).
Menurut Fathoni, opsi tersebut dapat menjadi jalan tengah antara kebutuhan pemerintah pusat membangun jaringan tol menuju Pelabuhan Tanjung Perak dan kepentingan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempertahankan kawasan tengah kota dari tekanan pembangunan infrastruktur berskala besar.
“Jadi ini jalan tengah. Keinginan pemerintah pusat dan provinsi tentang di Surabaya harus ada jalan tol untuk mengurangi beban jalan Sidoarjo-Perak-Gresik itu tetap terakomodir. Pemerintah kota tetap bisa menjaga estetika tengah kota tanpa harus ada kewajiban membangun atau dilewati jalan tol,” ujar Fathoni.
Tol dan JLLT bisa berdampingan
Fathoni mengatakan, kawasan timur Surabaya berpotensi menjadi koridor baru untuk pembangunan jalan tol.
Apalagi, Pemkot Surabaya telah memiliki rencana pembangunan Jalan Luar Lingkar Timur (JLLT) yang nantinya berfungsi sebagai jalur alternatif tidak berbayar.
Dalam konsep yang ditawarkan DPRD Surabaya, tol dan JLLT tidak harus saling menggantikan.
Jalan tol dapat berfungsi sebagai koridor berbayar yang pembangunannya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara JLLT tetap dikembangkan Pemkot Surabaya sebagai jalan alternatif tanpa tarif.
“Di timur itu nanti ada jalan berbayar, jalan tol itu yang Perak-Juanda, dan ada perencanaan Pemkot, Jalan Luar Lingkar Timur yang tidak berbayar,” kata dia.
Menurut Fathoni, keberadaan dua jaringan jalan tersebut dapat membentuk sistem konektivitas baru di sisi timur Surabaya.
Kendaraan, terutama angkutan logistik, yang selama ini terkonsentrasi pada jalur Sidoarjo menuju Tanjung Perak dapat memiliki pilihan rute lain.
“Dengan dipisah di timur Surabaya, maka bisa sedikit mengurai beban tol Sidoarjo-Perak. Apalagi banyak truk itu muaranya ke Pelabuhan Tanjung Perak,” ujarnya.
Dorong pertumbuhan kawasan timur
Selain mengurai beban lalu lintas, pembangunan jaringan jalan di kawasan timur dinilai dapat mendorong munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Fathoni menilai keberadaan dua ruas jalan di kawasan tersebut akan memperkuat konektivitas sekaligus membuka peluang pengembangan wilayah timur Surabaya.
“Dengan demikian akan ada ruas jalan baru. Tujuannya tentu semakin memudahkan beban logistik karena ada jalan alternatif tol yang lain. Yang kedua, kawasan timur Surabaya juga bisa berkembang karena akan ada dua pembangunan jalan,” jelasnya.
Dia menegaskan, usulan tersebut bukan berarti Pemkot Surabaya harus menanggung biaya pembangunan jalan tol.
Jika status jalan tersebut merupakan jalan tol berbayar, pembangunannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Hanya lokasinya saja yang dipindahkan. Tetap kewajibannya ada di pemerintah pusat karena jalan berbayar,” tegas Fathoni.
Sebagian lahan disebut milik Pemkot
Fathoni juga menilai kawasan timur memiliki keunggulan dari sisi ketersediaan lahan.
Menurut dia, sebagian lahan yang berpotensi menjadi bagian dari trase tol merupakan aset Pemkot Surabaya. Kondisi itu dinilai dapat mempermudah proses pembebasan lahan.
“Kalau pembebasan lahannya, sebagian besar lahan itu punya Pemkot sehingga lebih memudahkan,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, DPRD Surabaya melihat pemindahan trase dapat menjadi salah satu opsi yang ditawarkan kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Pemkot Surabaya, kata Fathoni, tidak perlu mengambil alih kewajiban pembangunan jalan tol. Pemkot cukup menawarkan koridor alternatif yang dinilai lebih sesuai dengan kepentingan tata ruang kota.
Minta pemerintah pusat dan daerah duduk bersama
Rencana Tol Tengah Kota Surabaya selama ini menjadi polemik karena pembangunan jalan tol di kawasan perkotaan yang sudah padat berpotensi berdampak terhadap permukiman, tata ruang, serta karakter kawasan kota.
Di sisi lain, kebutuhan terhadap jaringan jalan berkapasitas besar tetap ada. Surabaya menjadi salah satu simpul utama pergerakan kendaraan dan logistik di kawasan metropolitan, terutama menuju Pelabuhan Tanjung Perak.
Karena itu, Fathoni berharap usulan pemindahan trase tidak berhenti sebagai wacana DPRD.
Dia meminta pemerintah pusat, Pemprov Jawa Timur, dan Pemkot Surabaya duduk bersama untuk mengkaji kemungkinan perubahan trase dengan tetap memastikan kebutuhan konektivitas regional terpenuhi.
“Mudah-mudahan wali kota, gubernur dan pemerintah pusat bisa duduk bareng membicarakan ini,” ujarnya.
Menurut Fathoni, skema tersebut dapat menjadi kompromi: kebutuhan pembangunan jalan tol tetap terpenuhi, tetapi trase tidak harus membelah kawasan tengah Surabaya.
Di saat bersamaan, JLLT dapat tetap dikembangkan sebagai jalan alternatif tidak berbayar sekaligus membuka peluang pertumbuhan baru di kawasan timur Surabaya. (onny)
Komentar