SURABAYA, Investor Jatim – Para pengemudi ojek daring atau ojek online (ojol) akan serentak menggelar aksi demonstrasi (demo) di beberapa wilayah di Indonesia dengan fokus utama di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, Medan, Manado, Medan, Makassar, Ambon, Palembang, dan Balikpapan pada hari ini, Selasa (20/05/2025). Mereka juga bakal menyerukan aksi mematikan aplikasi atau off bid massal di momen aksi demo ini.
“Aksi off bid massal satu Indonesia ini sebagai wujud protes kita atas kondisi kerja tidak layak yang dirasakan sehari-hari, yang terus-menerus memeras tenaga kerja pengemudi ojol,” kata Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati dalam keterangannya, dikutp Selasa (20/05/2025).
Lily menjelaskan kondisi para pengemudi ojol saat ini jauh dari kata layak, termasuk adanya potongan biaya dari platform yang mencapai 70 persen. Dia menyebut mitra pengemudi ojek online memperoleh upah sebesar Rp 5.200 dari hasil jasa mengantarkan makanan, sedangkan pelanggan membayar ke aplikator sebesar Rp 18.000.
“Dari sini jelas terlihat platform mendapat keuntungan dengan cara memeras keringat pengemudi ojol,” ucap Lily.
Oleh sebab itu, lanjut dia, SPAI mendukung tuntutan potongan 10 persen atau bahkan dihapus. Selain itu, pihaknya juga meminta aplikator memberikan kejelasan mengenai tarif penumpang, barang, dan makanan yang setara dan adil.
“Tidak hanya itu, kami juga mendukung dihapuskannya skema atau program diskriminatif yang membuat orderan prioritas bagi sebagian pengemudi ojol yang ikut skema tersebut, sehingga tidak ada persamaan hak dalam bekerja bagi pengemudi ojol lainnya,” ujar Lily.
Lily juga menjelaskan program diskriminatif yang dimaksud, antara lain GrabBike Hemat, skema aceng (argo goceng) di Gojek, skema slot, skema hub di ShopeeFood, skema prioritas di Maxim, InDrive, Lalamove, Borzo, Deliveree, dan lainnya. Dia pun mendesak agar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuat regulasi yang jelas bagi pengemudi ojol.
“Agar perusahaan platform tidak semena-mena kepada para pengemudinya,” kata Lily.
Sementara itu Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia berharap pemerintah dapat menanggapi kekecewaan para pengemudi ojol yang merasa kurang mendapat perhatian terhadap dugaan pelanggaran regulasi oleh sejumlah perusahaan platform.
Regulasi yang dimaksud adalah Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepmenhub Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.
Dalam Kepmenhub yang diteken Direktur Jenderal Perhubungan Darat kala itu, Hendro Sugiatno, di Jakarta pada Selasa, 22 November 2022, batasan maksimal potongan aplikasi ditetapkan sebesar 20 persen. Namun, aplikator diduga melakukan pelanggaran dengan memotong hingga 50 persen. Oleh karena itu, sekitar 500 ribu pengemudi ojol akan menggelar unjuk rasa besar-besaran.
“Garda Indonesia sebagai Asosiasi Pengemudi Ojol menyatakan meminta maaf kepada warga Jakarta dan aglomerasi Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi), karena pada Selasa, 20 Mei 2025, Jakarta akan diserbu pengemudi ojek online gabungan roda dua dan empat dalam aksi unjuk rasa akbar dan reuni aspirasi Aksi Akbar 205,” ucap Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (15/05/2025).
Raden mengatakan bahwa aksi demonstrasi akan diikuti oleh pengemudi ojol di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Cirebon, Banten Raya, Lampung, hingga Palembang. Dia menyebut Aksi Akbar 205 yang dimulai pukul 13.00 hingga selesai akan difokuskan di Istana Merdeka, Kemenhub, dan Gedung DPR RI.
Dikatakan, pada Selasa, 20 Mei 2025, akan ada beberapa aliansi yang terlibat, seperti Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB), GoGrabber Indonesia, Tim Khusus Anti-Begal (Tekab) Indonesia, Suara Aktivis Ojol Indonesia (Sakoi), dan Gerakan Putra Putri Asli Kalimantan Ojek Online (Geppak). Aksi Akbar 205 diperkirakan berlangsung serentak di hampir seluruh kota di Indonesia, melibatkan ratusan ribu pengemudi ojol roda dua dan roda empat.
Sekitar 500 ribu pengemudi akan ikut serta, baik aksi turun langsung ke jalan maupun off bid, dengan fokus utama di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Solo, Medan, Manado, Medan, Makassar, Ambon, Palembang, dan Balikpapan.
“Mohon masyarakat pengguna jalan sekitar lokasi-lokasi Aksi Akbar 205 untuk menyesuaikan jam melintasnya agar tidak terjebak kemacetan,” ujar Raden.
Adapun di Surabaya, demo Ojol akan digelar di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jawa Timur, Polda Jawa Timur, Gedung DPRD Jawa Timur, Gedung Negara Grahdi dan sejumlah kantor Aplikasi Transportasi Online di Surabaya.
Ketua Dewan Presidium Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jawa Timur, Tito Ahmad, menyebut bahwa demo ojol Surabaya 20 Mei 2025 akan diikuti oleh gabungan sekitar 6.000 pengemudi transportasi online roda dua dan roda empat. “Untuk jumlah masa sekitar 6.000 driver online gabungan roda 2 dan roda 4,” kata Tito.
Rencana demo Ojol ini mendapat perhatian dari Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang menggelar diskusi yang dihadiri sejumlah aplikator yakni PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, Grab Indonesia, inDrive Indonesia, dan Maxim Indonesia di Jakarta, Senin (19/05/2025). Dia membahas sejumlah isu yang berkembang di masyarakat, seperti adanya potongan aplikasi lebih dari 20% bagi mitra serta wacana mitra transportasi online sebagai pegawai tetap.
“Kami melihat ini merupakan sebuah ekosistem yang melibatkan banyak pihak. Tentu akan sangat arif apabila kita mendengarkan apa yang menjadi permasalahan pada bisnis online ini,” papar Menhub.
Menhub mengkonfirmasi kepada para aplikator bahwa potongan aplikasi tidak lebih dari 20%. Besaran potongan sudah sesuai dengan Kepmenhub No. KP 1001 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.
Menhub Dudy akan mengkaji dan mengevaluasi skema potongan aplikasi ini bersama dengan stakeholder terkait serta dampaknya pada ekosistem online yang telah berjalan, menyusul adanya tuntutan potongan aplikasi maksimal 10% dari mitra pengemudi. Sementara terkait status mitra, aplikator sepakat tidak akan menjadikan mitra sebagai pegawai tetap sehingga ruang gerak mitra tetap fleksibel. Daristama
Komentar