B50 Perkuat Pasar Sawit Domestik, GAPKI Ingatkan Tantangan Ekspor

Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Dr. Bandung Sahari (dua dari kiri) dan pakar ilmu tanah, agroklimatologi, dan hidrologi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Dr. Nuzul Hijri Darlan (tiga dari kiri) saat diskusi tentang kelapa sawit di Mercure hotel Surabaya. (foto/onny)

INVESTORJATIM.COM – Penerapan mandatori biodiesel B50 dinilai bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperbesar pemanfaatan minyak sawit di dalam negeri. Namun, kebijakan ini juga perlu diperhitungkan secara matang. Sebab, peningkatan kebutuhan sawit untuk energi bisa berdampak pada pasokan, harga, pembiayaan hingga kemampuan Indonesia memenuhi permintaan pasar ekspor.

Ketua Bidang Komunikasi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Dr. Bandung Sahari, mengatakan, peningkatan penggunaan sawit untuk biodiesel sebenarnya menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya di pasar minyak nabati dunia.

Menurutnya, selama ini sebagian produksi minyak sawit Indonesia memang ditujukan untuk pasar ekspor. Dengan adanya peningkatan mandatori biodiesel, sebagian pasokan tersebut bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Apalagi, Indonesia selama ini juga menghadapi berbagai hambatan perdagangan di pasar Eropa. Karena itu, pemanfaatan sawit di dalam negeri bisa menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan produksi nasional.

“Kalau mereka tidak mau membeli dari kita, ya sudah kita pakai sendiri. Kebutuhan minyak nabati akan terus bertambah. Sementara yang mampu memenuhi kebutuhan itu dalam waktu dekat adalah kelapa sawit,” ujarnya dalam Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI di Surabaya, Rabu (18/11/2026).

Baca Juga:  Lima Siswi SMA Al Hikmah Surabaya Raih Gold Medal WSEEC 2026 Berkat Inovasi Briket Kelapa

Meski begitu, Bandung mengingatkan, pemerintah tetap harus menghitung dampak peningkatan kebutuhan dalam negeri terhadap ketersediaan pasokan sawit.

Saat ini, penggunaan minyak sawit untuk biodiesel sudah mencapai sekitar 15 juta ton. Jika mandatori ditingkatkan menjadi B50, kebutuhan sawit untuk energi tentu akan semakin besar. Bahkan, penggunaannya bisa semakin dominan dibandingkan kebutuhan untuk pangan maupun industri oleokimia, seperti kosmetik.

Persoalannya, kebutuhan minyak nabati dunia juga terus meningkat. Jika pasokan sawit berkurang sementara permintaan tetap tinggi, harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) berpotensi naik.

Namun, menurut Bandung, harga yang terlalu tinggi justru bisa menjadi persoalan tersendiri. Sebab, konsumen di pasar internasional tentu akan membandingkan harga sawit dengan minyak nabati lain, seperti kedelai dan bunga matahari.

“Kalau harganya semakin tinggi, apakah menjadi semakin kompetitif atau justru sebaliknya? Ketika harga sawit naik dan kedelai sedang panen raya, tentu konsumen akan mempertimbangkan komoditas yang lebih murah,” jelasnya.

Pembiayaan B50 Perlu Dipikirkan

Selain masalah pasokan dan harga, Bandung juga menyoroti persoalan pembiayaan program biodiesel. Selama ini, salah satu sumber pembiayaan program tersebut berasal dari penerimaan ekspor CPO dan produk turunannya.

Artinya, ketika semakin banyak produksi sawit dialihkan untuk kebutuhan dalam negeri, volume ekspor berpotensi berkurang. Kondisi ini tentu perlu diperhitungkan karena bisa ikut memengaruhi ketersediaan dana untuk membiayai program biodiesel.

Baca Juga:  Coca-Cola Europacific Partners Indonesia Resmikan PLTS Atap di Pasuruan

“Jumlah yang diekspor semakin sedikit, maka pembiayaan untuk biodiesel juga semakin kecil. Kecuali negara mau memberikan atau mengalokasikan dananya,” katanya.

Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan skema pembiayaan yang jelas dan berkelanjutan. Jangan sampai peningkatan mandatori biodiesel justru menimbulkan persoalan baru bagi industri sawit.

Bandung juga mengingatkan agar kebutuhan sawit untuk energi tidak sampai mengganggu pasokan bagi industri pangan dan produk turunan lainnya.

Terlebih, peluang untuk terus memperluas perkebunan sawit juga tidak bisa dilakukan tanpa batas. Sementara kebutuhan minyak nabati dunia diperkirakan terus meningkat.

Pengelolaan Tanah Jadi Kunci Keberlanjutan Sawit

Di luar persoalan pasokan dan ekspor, industri sawit juga menghadapi tuntutan pasar internasional terkait keberlanjutan lingkungan. Salah satunya melalui kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR), yang menuntut produk memiliki kejelasan asal-usul dan memenuhi ketentuan bebas deforestasi.

Bandung mengatakan, ke depan perusahaan sawit harus semakin memperhatikan ketertelusuran produk. Artinya, perusahaan harus bisa memastikan dari mana minyak sawit berasal, termasuk lokasi perkebunan tempat buah sawit diproduksi.

“Setetes minyak sawit harus tahu asal koordinatnya dari mana. Itu bukan omongan, itu real,” tegasnya.

Sementara itu, pakar ilmu tanah, agroklimatologi, dan hidrologi Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Dr. Nuzul Hijri Darlan, mengatakan, keberlanjutan perkebunan sawit sebenarnya sangat ditentukan oleh bagaimana tanah dikelola.

Baca Juga:  KAI Terapkan Biosolar B40, Perkuat Transportasi Ramah Lingkungan

Menurutnya, tanah tidak cukup hanya diberi pupuk kimia agar tanaman tumbuh subur. Kesehatan tanah juga harus dijaga dengan memperhatikan keseimbangan unsur fisika, biologi, dan kimia.

Salah satu caranya dengan mengombinasikan penggunaan pupuk kimia dan pupuk organik. Dengan begitu, kandungan bahan organik tetap terjaga dan organisme yang bermanfaat bagi kesuburan tanah, seperti cacing dan mikroba, tetap bisa berkembang.

“Kalau diberikan pupuk kimia, jangan lupa pupuk organik supaya bahan organiknya tetap ada, cacingnya tetap ada, dan mikroba-mikroba yang bermanfaat juga tetap terjaga,” jelasnya.

Nuzul menambahkan, pengelolaan tanah yang baik bukan hanya penting untuk menjaga lingkungan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap produktivitas perkebunan.

Saat ini, produktivitas tandan buah segar (TBS) kelapa sawit bahkan bisa mencapai sekitar 28-30 ton per hektare. Capaian tersebut didukung penggunaan bibit unggul serta teknik budidaya yang semakin baik.

Untuk mendorong praktik perkebunan yang lebih berkelanjutan, edukasi juga terus diberikan kepada pekebun rakyat dan dinas perkebunan. Dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) turut dilakukan melalui pelatihan dan penyebaran informasi mengenai praktik budidaya yang baik atau good agricultural practices.

“Intinya adalah keberlanjutan. Kalau perkebunannya berkelanjutan, berarti pengelolaannya juga harus ramah lingkungan. Dengan begitu, degradasi tanah bisa ditekan,” tuturnya.

Dengan meningkatnya kebutuhan sawit untuk program B50, tantangan industri ke depan bukan hanya bagaimana memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Pemerintah dan pelaku usaha juga perlu memastikan pasokan tetap terjaga, pembiayaan tersedia, produktivitas meningkat, serta pengelolaan perkebunan tetap memperhatikan lingkungan.

Sebab, memperkuat pasar domestik penting, tetapi menjaga daya saing sawit Indonesia di pasar global juga tidak kalah penting. (onny)

Komentar