SURABAYA, InvestorJatim – Adik Dwi Putranto (ADP) menegaskan komitmennya dalam menakodai Kamar Dagang dan Industri(Kadin) Jawa Timur lima tahun kedepan, yakni meningkatkan produktivitas di seluruh bidang ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan.
ADP kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Jatim periode 2025-2030 dalam Musyawarah Provinsi (Muprov) ke VIII Kadin Jatim yang digelar di Shangri-La Hotel Surabaya, Senin (10/2/2025). Musprov juga dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri.
“Hanya dua poin tetapi ini semua adalah inti, kelihatannya sederhana tetapi sangat berat. Ini adalah tantangannya di semua sektor, apalagi kondisi sekarang belum begitu stabil,” ungkap Adik.
Peningkatan produktifitas, lanjutnya, diwujudkan melalui peningkatan kompetensi, termasuk di sektor ketahanan pangan yang juga menjadi fokus utama pemerintah Prabowo Gibran.
“Kalau kita berbicara tentang ketahanan pangan misalnya, maka bagaimana penyuluh-penyuluh itu bisa memberikan pemahaman kepada para petani tentang cara tanam yang baik, bagaimana memberi pupuk, bagaimana merawat. Dan ini membutuhkan tenaga penyuluh yang memiliki kompetensi-kompetensi yang baru dan yang memang berkompeten di bidangnya,” ungkapnya
Tenaga kerja, lanjutnya, perlu ditingkatkan skill kompetensinya karena yang ditanyakan investor, baik dalam negeri ataupun luar negeri adalah ketersediaan tenaga kerja yang kompeten.
“Untuk itu Kadin dalam 5 tahun kedepan akan tetap melakukan pendampingan sumber daya manusia. langkah ini akan menjadi program utama kadin Jawa Timur selama 5 tahun mendatang,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa sejak 10 tahun yang lalu, Kadin sebenarnya telah memiliki komitmen kuat untuk melakukan peningkatan SDM atau tenaga kerja. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas industri .
“Kadin menyiapkan itu baik dari segi tenaga kerjanya maupun calon tenaga kerja, lulusan yang belum memperoleh pekerjaan baik berupa upskilling maupun reskilling. Itu yang jadi sasaran Kadin,’ ungkap Adik.
Terkait peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan, ia mengatakan, Kadin akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk menarik investor agar mau menanamkan investasinya di Jatim. Apalagi saat ini ada banyak kawasan industri yang bisa menjadi alternatif bagi mereka untuk mengembangkan usahanya di Jatim.
“Kami akan terus melakukan promosi, baik dalam maupun luar negeri. Kadin Jatim juga akan terus melakukan pendampingan dan peningkatan UMKM agar kinerja mereka bertambah baik dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Kami telah memiliki Rumah Kurasi untuk peningkatan UMKM dan Rumah Vokasi untuk Peningkatan SDM. Target kami, selama lima tahun kedepan, separuh Kadin Kabupaten Kota telah mendirikan dua lembaga tersebut,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri mengatakan bahwa Jawa Timur menjadi barometer perekonomian Indonesia. Pada tahun 2024, provinsi ini diproyeksikan tumbuh hingga 5,2%, dengan triwulan keempat diperkirakan lebih tinggi dibanding triwulan sebelumnya.
Meski demikian, Kadin Indonesia menyadari bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi, terutama dalam menjaga daya tahan konsumsi domestik dan meningkatkan investasi. “Namun, optimisme tetap harus tinggi, Jawa Timur akan terus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tandasnya.
“Jawa Timur penuh dengan keberkahan. Pertumbuhan ekonominya mencapai 4,93%, tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan nasional, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp3.150 triliun. Ini angka yang luar biasa besar,” ujarnya.
.
Meski demikian, Kadin menyadari bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi, termasuk menjaga daya tahan konsumsi domestik dan meningkatkan investasi. “Optimisme harus tetap tinggi bahwa Jawa Timur akan terus menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Sementara dalam Muprov ke-VIII Kadin Jatim, ada 9 pokok pikiran yang menjadi pembahasan. Dua diantaranya adalah, pertama penguatan peran Kadin Jawa Timur sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pembinaan dan pengembangan perekonomian provinsi Jawa Timur.
Kedua, mendesak Pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1987 tentang Kadin sebagai penguatan peran dan fungsi Kadin sebagai members of commerce. ros
Komentar