Sawit Sering Dihakimi Tanpa Data, PWI-GAPKI: Media Harus Jadi Penyeimbang

Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, Usman Kansong, saat memaparkan peran media dalam menyajikan pemberitaan harus berdasarkan data. (foto/ist)

INVESTORJATIM.COM – Sawit itu sering jadi sasaran kampanye negatif. Dituduh merusak lingkungan, rakus air, bikin banjir, bikin longsor. Tuduhan itu beredar terus, sampai akhirnya dianggap benar, padahal belum tentu terverifikasi.

Itu yang jadi pesan utama dalam Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI di Hotel Mercure Surabaya, Rabu (18/11/2026).

Anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat, Usman Kansong, mengingatkan wartawan agar tetap skeptis-kritis, disiplin memverifikasi, dan berimbang saat memberitakan sawit.

Menurut Usman, media harus jadi ruang publik untuk berdialog, bukan jadi corong klaim sepihak. Klaim yang menyudutkan sawit harus diverifikasi. Begitu juga siaran pers yang hanya memuji-muji sawit.

“Mengkritik klaim satu pihak, tidak boleh berbalik menjadi klaim pihak lain,” kata Usman.

Media juga wajib berimbang. Minta keterangan pihak yang diberitakan, segera meralat kalau keliru, dan berikan hak jawab. Ia menegaskan, kode etik itu membolehkan koreksi, tapi tidak membolehkan takedown.

“Kode etik itu membolehkan koreksi, tapi tidak membolehkan takedown,” tegasnya. Penghapusan berita, kata dia, kerap dimanfaatkan untuk memeras.

Usman menyinggung tekanan dari Uni Eropa lewat regulasi RED II, fat tax, dan label “bebas minyak sawit”. Menurutnya, tekanan itu diperkuat persaingan antarminyak nabati, seperti rapeseed dan kedelai.

Baca Juga:  Wamenkomdigi Nezar Patria: Kongres PWI Harus Jadi Titik Balik Persatuan

Dalam situasi seperti itu, media perlu memberi porsi yang adil dan berbasis data, agar publik dapat gambaran yang utuh, bukan cuma sisi buruknya.

Persoalan ini berkaitan erat dengan era post-truth. Usman merujuk studi Loso Judijanto, peneliti Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), yang menyimpulkan bahwa media turut memperkuat persepsi negatif tentang sawit.

“Jadi kita semua, orang-orang media, ikut memperkuat,” ujarnya kepada peserta yang mayoritas jurnalis.

Ia mengakui, masih ada berita dari sumber yang tidak bertanggung jawab, tanpa konfirmasi ke pihak industri. Di media daring, tekanan kecepatan juga membuat konfirmasi sering tertunda, sampai citra negatif terlanjur terbentuk.

Karena itu, ia meminta media berhati-hati membuat judul dan framing. Sebab banyak pembaca hanya membaca judul.

Untuk menghadapi klaim yang belum terverifikasi itu, Usman menyandingkan isu yang beredar dengan data.

Tuduhan sawit rakus air, ia imbangi dengan penelitian yang menyebut sawit hanya menyerap air hujan dan air permukaan. Banjir dan longsor, menurut dia, lebih banyak terjadi di luar kawasan perkebunan sawit. Soal monokultur, ia menyebut hal itu lazim dalam pertanian dunia.

Baca Juga:  Bidik Pasar Jatim, TACO Bawa Instalasi Prismatic Journey ke IndoBuildTech Surabaya

Fakta ilmiah serupa dipaparkan Dr. Nuzul Hijri Darlan, peneliti PPKS PT Riset Perkebunan Nusantara. Menurut Nuzul, sawit itu paling efisien dibanding minyak nabati lain.

Sawit menghasilkan 3,6–4,0 ton minyak per hektare per tahun. Jauh di atas rapeseed yang hanya 0,6–0,8 ton, kedelai 0,4–0,6 ton, dan bunga matahari 0,4–0,5 ton.

Indonesia juga punya kondisi alam yang sangat ideal untuk sawit: matahari sepanjang tahun, curah hujan sekitar 2.000–3.000 milimeter per tahun, dan suhu rata-rata 24–32 derajat Celsius. Minyak sawit juga tidak mengandung kolesterol.

“Jadi sawit itu bukan sekadar komoditas. Ini soal ketahanan pangan, energi, lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan,” kata Nuzul.

Dari sisi industri, Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Dr. Bandung Sahari, menempatkan keunggulan itu dalam konteks kebutuhan dunia.

Sawit memasok sekitar 35 persen minyak nabati dunia, hanya dari kurang dari 10 persen lahan tanaman minyak. Tapi kebutuhan yang terus naik berhadapan dengan keterbatasan lahan.

Kalau produksi bertahan di level 2025, Indonesia diproyeksikan defisit sawit 27 juta ton pada 2050. Tanpa ekspansi lahan, hasil CPO harus naik dari 3,3 menjadi 5,0 ton per hektare per tahun.

Baca Juga:  Motorola Rilis Ponsel Premium di Surabaya, Andalkan Kamera AI dan Desain Tipis

Karena itu, kata Bandung, produktivitas dan keberlanjutan harus jalan beriringan. Ia menyebut sekitar separuh sertifikat ISPO nasional, yakni 587 dari 1.211 sertifikat, berasal dari anggota GAPKI.

“Sawit yang berkelanjutan adalah kepentingan bersama bagi petani, industri, negara, dan generasi mendatang,” tulis Bandung dalam materinya.

GAPKI, lanjutnya, terbuka berbagi data dan mengundang jurnalis melihat langsung praktik di kebun.

Keterbukaan itu, menurut Usman, perlu diwujudkan dalam komunikasi yang terencana. Ia mendorong GAPKI menjalankan strategi komunikasi terpadu, mulai dari konsultasi, mediasi, diplomasi, advokasi, lobi, hingga manajemen reputasi.

Ia mengakui upaya ini tidak mudah dan terkendala anggaran, tapi harus terus dilakukan karena serangan terhadap sawit tidak berhenti.

Industri juga diminta memberi ruang dan waktu bagi media untuk memverifikasi, termasuk bersedia memberikan hak jawab.

Kalau ada pemberitaan yang melanggar kode etik jurnalistik, industri diminta melapor ke Dewan Pers, bukan ke polisi. Kalau ada wartawan yang memberitakan untuk mengancam atau memeras, laporkan ke organisasi pers.

“Dewan Kehormatan PWI serius menegakkan kode perilaku wartawan,” kata Usman.

Pesan akhirnya sederhana: jangan lawan kampanye negatif dengan kampanye tandingan yang sama-sama tanpa data. Lawan dengan data, dengan verifikasi, dan dengan membuka kebun untuk dilihat langsung. (onny)

Komentar