SURABAYA, INVESTORJATIM — Nagara Institute bersama Akbar Faizal Uncensored menyelenggarakan Round Table Discussion (RTD) bertajuk “Peta Baru Ekonomi Pasca Reformasi BUMN: Jawa Timur Dapat Apa?” di Rama Ballroom, Hotel Wyndham Surabaya, Selasa (2/12/2025). Forum ini membahas arah baru perekonomian nasional dan peluang daerah setelah restrukturisasi BUMN, termasuk mandat investasi jangka panjang yang saat ini dijalankan Danantara.
Empat narasumber hadir dalam diskusi tersebut, yakni Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Akademisi FEB Universitas Airlangga Imron Mawardi, serta ekonom sekaligus praktisi keuangan Ferry Latuhihin. Acara dipandu oleh Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal, dan dihadiri perwakilan pemerintah daerah, pimpinan BUMN, akademisi, asosiasi bisnis, serta pelaku usaha.
Jatim sebagai Pusat BUMN Strategis
Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dalam paparannya menyampaikan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu pusat operasi BUMN strategis, mulai dari Pelindo, PT PAL Indonesia, hingga PTPN yang memiliki basis produksi besar di Banyuwangi. Portofolio gula PTPN di provinsi ini tercatat menyumbang hampir 50% produksi gula nasional.
Ia menyebut struktur industri gula nasional masih menghadapi disparitas antara pabrik swasta yang berkapasitas besar dan pabrik BUMN yang jumlahnya banyak namun skalanya relatif kecil. Selain itu, lifting minyak dari Jawa Timur melalui Pertamina berkontribusi lebih dari 25% produksi minyak nasional, menjadikan provinsi ini pemain kunci dalam ketahanan energi Indonesia.
Emil menilai kehadiran BUMN seharusnya menjadi penggerak percepatan investasi daerah. Ia menyebut pola pembiayaan baru melalui investment arm BUMN, termasuk Danantara dapat menghadirkan sumber modal berbiaya rendah. “Danantara memiliki biaya modal yang lebih kompetitif, sekitar 2% dari obligasi, sehingga dapat mendukung proyek jangka panjang yang belum menarik bagi investor swasta,” ujarnya.
Menurut Emil, saat ini Danantara tengah menjajaki investasi pada dua sektor prioritas, yaitu waste to energy di wilayah Malang dan peternakan untuk penguatan produksi susu, daging ayam, dan sapi. Keduanya diharapkan menjadi contoh penerapan model investasi baru BUMN yang lebih terfokus.
Ia juga menyinggung lambatnya proyek public private partnership (PPP) di Indonesia akibat persoalan kelayakan ekonomi dan pembagian risiko. “Sebagian risiko infrastruktur masih harus ditanggung pemerintah sehingga proyek menjadi kurang bankable. Ini tantangan yang sudah muncul sejak pemerintahan sebelumnya,” ujarnya.
Danantara sebagai Mitra Strategis Ekonomi Daerah
Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa pembentukan Danantara merupakan bagian dari reformasi besar BUMN untuk memperkuat fungsi negara dalam menyediakan layanan publik secara lebih efisien. Ia menekankan bahwa Danantara tidak dibentuk sebagai kompetitor swasta, tetapi sebagai mitra yang mengisi celah pembiayaan yang belum tersentuh pasar.
“Banyak program negara bersifat public service obligation seperti subsidi energi hingga pupuk bersubsidi yang membutuhkan mekanisme pembiayaan efisien agar tepat sasaran. Danantara menjadi instrumen yang memungkinkan pembiayaan jangka panjang dilakukan secara lebih produktif,” ujarnya.
Menurut Misbakhun, reformasi BUMN telah menggeser peran BUMN dari sekadar operator menjadi pencipta nilai (value creator) yang mendorong ekosistem investasi lebih sehat. Ia menilai Jawa Timur memiliki peluang besar untuk menjadi contoh implementasi reformasi BUMN tahap berikutnya karena kekuatan industrinya yang beragam, mulai dari manufaktur, energi, hingga sektor pertanian dan maritim.
Ketua PWI Jatim: Danantara Perlu Isi Kekosongan Pendanaan Daerah
Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim menyoroti persoalan klasik yang sering menghambat pembangunan daerah, yaitu minimnya dukungan pendanaan. Menurutnya, Danantara berpotensi menjadi instrumen yang mampu mengisi kekosongan tersebut.
Jawa Timur sebenarnya memiliki landasan regulasi kuat melalui Keppres No. 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Timur yang mencantumkan 219 proyek strategis senilai lebih dari Rp300 triliun. Namun banyak proyek berjalan lambat akibat keterbatasan pembiayaan.
Lutfil menilai Danantara dan instrumen pembiayaan seperti NUDS ( National Urban Development Strategy), dapat mempercepat realisasi proyek strategis tersebut. Ia juga menyoroti potensi besar wilayah kepulauan Jawa Timur yang memiliki 126 pulau kecil. Jika dikelola dengan investasi tepat, pulau-pulau itu dapat berkembang seperti destinasi wisata kelas dunia di Karibia, mulai dari The Bahamas hingga British Virgin Islands. “Pertanyaannya adalah bagaimana investasi bisa masuk ke sana. Di sinilah peran Danatara,” ujarnya.
Nagara Institute dan Akbar Faizal Uncensored berharap RTD ini menjadi ruang dialog independen untuk memberikan gambaran komprehensif tentang peta baru ekonomi Indonesia serta membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMN, swasta, dan masyarakat sipil. (ONNY)
Komentar