Podcaster Jurnalistik Desak Pemerintah Atur Hak Royalti dari Platform Digital

INVESTORJATIM.COM — Para pembuat podcast jurnalistik mendesak pemerintah memperjuangkan hak ekonomi atas karya mereka yang ditayangkan melalui platform digital seperti Google dan YouTube.

Desakan tersebut disampaikan dalam pertemuan Forum Podcaster Jurnalistik yang digelar di Rumah Podcast Akbar Faizal Uncensored, Jakarta. Sebanyak 11 podcaster dan pelaku produksi podcast meneken komunike bersama yang meminta pengaturan hak ekonomi dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta.

Selama ini, karya podcast jurnalistik yang dimanfaatkan dan didistribusikan melalui platform digital dinilai belum memberikan kompensasi yang proporsional kepada pemilik konten. Pendapatan kreator umumnya hanya berasal dari adsense, dengan besaran dan mekanisme yang ditentukan oleh platform.

Padahal, konten podcast jurnalistik dapat menjadi bahan yang digunakan kembali, termasuk melalui potongan video atau clipper, untuk menarik audiens dan iklan. Dalam skema tersebut, pemilik karya asli dinilai belum memperoleh manfaat ekonomi yang memadai.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum RI Agung Darmasasongko mengatakan, media massa, termasuk podcast jurnalistik, membutuhkan skema pembagian manfaat ekonomi yang lebih jelas.

Menurut dia, platform, aplikator, maupun agregator telah memanfaatkan konten podcast untuk menjaring iklan, tetapi pemilik karya belum memperoleh hak siar secara proporsional.

“Itu tidak fair. Pemerintah saya kira harus turun tangan,” kata Agung dalam pertemuan tersebut, Selasa, 18/8/2026.

Dia menilai pembagian manfaat ekonomi tidak semestinya hanya bergantung pada pendapatan iklan atau adsense. Pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme yang memberikan hak ekonomi kepada pemegang hak cipta ketika karya mereka digunakan oleh platform digital.

Founder Podcast Akbar Faizal Uncensored Akbar Faizal mengatakan, mekanisme pembagian royalti atas hak siar telah diterapkan di sejumlah negara. Karena itu, dia meminta pemerintah menggunakan kewenangannya untuk menciptakan aturan yang membuat hubungan antara platform dan kreator lebih adil.

“Hal ini akan terwujud kalau undang-undangnya jelas,” ujar Akbar.

Sementara itu, Anggota Dewan Pers Dahlan Dahi menilai kehadiran negara diperlukan untuk menjaga keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Menurutnya, persoalan pembiayaan menjadi salah satu tantangan besar bagi industri pers.

Dia menilai ketergantungan terhadap pembiayaan negara berpotensi mengganggu independensi pers. Karena itu, royalti atas pemanfaatan karya jurnalistik dinilai menjadi salah satu solusi yang lebih adil.

“Kalau mereka harus dibiayai negara maka independensi akan tinggal kenangan. Royalti adalah cara yang adil,” kata Dahlan.

Dalam komunike bersama, para podcaster mengusulkan agar setiap platform digital yang menggunakan karya jurnalistik dalam bentuk apa pun wajib memberikan kompensasi atas pemanfaatan hak ekonomi kepada pemegang hak cipta.

Mereka juga meminta redefinisi perusahaan pers dan jurnalis untuk menyesuaikan perkembangan industri media digital. Selain itu, para podcaster mengusulkan pembentukan lembaga yang independen dan transparan untuk memperjuangkan hak ekonomi podcaster jurnalistik.

Forum tersebut turut menegaskan bahwa karya jurnalistik, termasuk yang diproduksi melalui media jurnalistik independen dan podcast, merupakan produk pers yang tunduk pada kode etik jurnalistik serta ketentuan Undang-Undang Pers.

Para peserta menyatakan pembahasan mengenai hak ekonomi podcaster jurnalistik akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya bersama pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.(Onny)