INVESTORJATIM.COM — Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) resmi menggelar Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) Tahun 2026 di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang. Forum tersebut menghasilkan kepengurusan baru periode 2026–2029 sekaligus menegaskan komitmen Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam memperkuat peran sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Munas dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, sejumlah Sekretaris Daerah Provinsi, Komisaris Utama, serta anggota Dewan Komisaris dari BPD di seluruh Indonesia. Dalam agenda utama Munas, Komisaris Utama Bank Jateng, Dr. Drs. Adnas., M.Si., CRM, terpilih sebagai Ketua Umum FKDK BPD SI periode 2026–2029.
Adnas akan didampingi tiga Wakil Ketua dalam menjalankan organisasi yang menaungi dewan komisaris BPD se-Indonesia tersebut. Sementara itu, posisi Sekretaris dipercayakan kepada Dr. M. Gaussyah, S.H., M.H. dari Bank Aceh dan Adi Sulistyowati dari Bank Jatim ditetapkan sebagai Bendahara Umum.
Selain menetapkan kepengurusan inti, tim formatur juga menunjuk Dr. Hoiruddin Hasibuan dari Bank Banten sebagai Ketua Dewan Penasehat FKDK BPD SI. Adapun Prof. M. Mas’ud Said, MM., Ph.D dari Bank Jatim ditetapkan sebagai Anggota Dewan Penasehat.
Sebelum pelaksanaan Munas, FKDK BPD SI terlebih dahulu menyelenggarakan Seminar Nasional yang dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Dalam kapasitasnya sebagai Pembina BUMD Provinsi Jawa Tengah sekaligus tuan rumah penyelenggaraan, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kontribusi BPD dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperkokoh ekonomi lokal, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Sinergi yang lebih erat antara BPD dan pelaku usaha daerah menjadi faktor penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi regional dan memperluas akses pembiayaan produktif,” ujar Luthfi dalam keerangannya.
Seminar Nasional tersebut mengangkat tema “BPD yang Resilien, Kompetitif, dan Kontributif” dengan menghadirkan Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah Hidayat Prabowo serta Prof. M. Mas’ud Said sebagai narasumber.
Dalam diskusi, para pembicara menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi industri perbankan daerah, mulai dari percepatan transformasi digital, perubahan perilaku nasabah, hingga meningkatnya persaingan di sektor jasa keuangan. Di sisi lain, BPD dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat peran sebagai katalis pembangunan daerah melalui inovasi layanan dan penguatan tata kelola.
Munas FKDK BPD SI juga menjadi momentum konsolidasi bagi 27 Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Para komisaris menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan kontribusi BPD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat fungsi intermediasi dalam mendukung pembangunan.
Forum tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain percepatan transformasi digital BPD, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), serta pengembangan kapasitas BPD sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui kepengurusan baru periode 2026–2029, FKDK BPD SI optimistis seluruh BPD di Indonesia dapat meningkatkan daya saing, memperkuat ketahanan bisnis, dan memperluas kontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan BPD tetap relevan di tengah transformasi industri perbankan nasional dan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat serta pemerintah daerah. (Onny)
Komentar