SURABAYA, INVESTORJATIM – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh unsur Forkopimda dan Forkopimcam se-Jatim memperkuat sinergi lintas sektor melalui semangat “Rembug–Nyekrup” demi menjaga stabilitas daerah. Ajakan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur yang digelar di Grand City Convex, Surabaya.
Rakor tersebut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) III Akhmad Wiyagus, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Avianto, Kajati Jatim Kuntadi, serta jajaran Forkopimda dan Forkopimcam dari seluruh wilayah Jawa Timur.
Khofifah menjelaskan, Rembug–Nyekrup adalah semangat budaya khas Jawa Timur yang menekankan kebersamaan, komunikasi, dan kerja sama lintas lembaga. Menurutnya, nilai ini menjadi kunci dalam menjaga keamanan, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.
“Rakor ini bukan sekadar koordinasi rutin, tapi ruang strategis untuk memperkuat semangat Rembug–Nyekrup antara pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Tanpa keamanan dan kerukunan, tidak akan ada investasi dan kesejahteraan,” ujar Khofifah, Selasa, 4/11/2025.
Dalam kesempatan itu, Khofifah juga menyoroti pentingnya penguatan program Restorative Justice sebagai penyelesaian hukum yang humanis dan berkelanjutan. Ia meminta bupati dan wali kota terus mengawal pelaksanaannya bersama kejaksaan di daerah.
Selain itu, ia menegaskan perlunya kewaspadaan terhadap penyalahgunaan narkoba yang kini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa.
“Kita tidak boleh menyepelekan persoalan narkoba. Rehabilitasi juga harus diperkuat agar penanganan korban lebih cepat dan manusiawi,” katanya.
Dalam paparannya, Khofifah menyebut Jawa Timur memiliki penduduk 42,08 juta jiwa dengan kontribusi 14,44 persen terhadap PDB nasional. Pada Triwulan II 2025, ekonomi Jatim tumbuh 5,23 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,12 persen.
“Pertumbuhan ini tak lepas dari terjaganya stabilitas sosial, politik, dan keamanan di daerah,” ungkapnya.
Khofifah juga memaparkan sejumlah program prioritas, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 3,5 juta penerima manfaat di 1.343 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, serta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang kini sudah memiliki 395 unit aktif.
Gubernur Jatim menegaskan pentingnya peran Forkopimda dalam mengawal Program Strategis Nasional (PSN) di daerah. Salah satunya melalui penguatan ketahanan pangan nasional lewat sinergi TNI dan Polri dalam program PAJALE (padi, jagung, kedelai).
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Jatim menerbitkan beberapa kebijakan, di antaranya:
Surat Edaran Gubernur Nomor 100.3/3432/013.1/2025 untuk memperkuat pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, Kepgub Nomor 100.3.3.1/408/013/2025 tentang pembentukan Satgas Terpadu Penanganan dan Pembinaan Ormas Terafiliasi Premanisme, serta program Lomba Siskamling Terpadu Merah Putih “Jogo Jawa Timur” untuk memperkuat jaring sosial masyarakat.
“Kekuatan Jawa Timur adalah solidaritas sosial dan gotong royong. Dengan semangat Rembug–Nyekrup, kita jaga keamanan dan harmoni sosial bersama,” tegas Khofifah.
Dalam kesempatan yang sama, Wamendagri III Akhmad Wiyagus menegaskan peran strategis Forkopimda sebagai motor sinergi antara kebijakan pusat dan pelaksanaannya di daerah.
“Forkopimda bukan hanya soal keamanan, tapi juga penggerak implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, tugas Forkopimda diatur jelas dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2022, termasuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran dan mendorong pemberdayaan desa serta BUMDes.
“Forkopimda harus memastikan kebijakan pusat berjalan baik di daerah dan manfaatnya dirasakan sampai tingkat masyarakat,” tegas Wiyagus.
Di akhir acara, Gubernur Khofifah menyerahkan penghargaan kepada kepala daerah dan jajaran Forkopimda yang berprestasi dalam pembinaan dan pelaksanaan Siskamling Terpadu Merah Putih Jogo Jawa Timur Tahun 2025.(Onny Asmara)
Komentar