INVESTORJATIM.COM – Independensi dan profesionalisme wartawan menjadi tantangan besar bagi industri pers di tengah derasnya arus informasi digital. Pers dituntut tetap menjaga kualitas pemberitaan, menyampaikan fakta, serta menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mengawal demokrasi dan pembangunan.
Hal tersebut mengemuka dalam pelantikan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur periode 2026–2031 di Hotel Mercure Surabaya, Jumat (13/11/2026).
Ketua PWI Jawa Timur periode 2026 – 2031 Lutfil Hakim mengatakan, organisasi profesi memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi wartawan agar mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan bertanggung jawab.
Dia menyebutkan, jumlah anggota PWI di Jawa Timur mencapai sekitar 2.300 orang. Namun, jumlah wartawan yang telah mengikuti dan dinyatakan kompeten melalui uji kompetensi wartawan (UKW) secara nasional dalam 12 tahun terakhir baru sekitar 22.000 orang.
Sementara itu, berdasarkan data Dewan Pers yang disampaikannya, terdapat sekitar 50.000 media online di Indonesia. Jika setiap media memiliki lima orang di jajaran redaksi, jumlah jurnalis diperkirakan mencapai 250.000 orang.
“Bayangkan kalau ada 250.000 pengendara di jalan raya, tetapi yang memiliki SIM hanya 22.000 orang. Bukan berarti yang tidak memiliki SIM tidak bisa menyetir, tetapi untuk menyetir ada persyaratan yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan wartawan,” ujarnya.
Menurut Lutfil, selain kompetensi wartawan, independensi pers juga harus dijaga. Pers harus memiliki kebebasan untuk menyampaikan kritik dan mengawasi kebijakan pemerintah.
Dia menilai kritik media seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Karena itu, pengukuran kualitas pers tidak cukup hanya melalui indeks kebebasan pers, tetapi juga perlu melihat sejauh mana pemberitaan kritis mampu mendorong perubahan kebijakan.
“Yang seharusnya diteliti adalah sejauh mana pers yang kritis bisa mengubah perilaku dan kebijakan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, salah satu persoalan mendasar industri pers saat ini adalah semakin kaburnya nilai-nilai jurnalisme di tengah banjir informasi digital.
Menurutnya, pers harus tetap berpegang pada kepentingan publik, serta memperjuangkan kebenaran dan keadilan melalui pemberitaan.
Namun, saat ini masyarakat dihadapkan pada maraknya disinformasi, berita fitnah, dan ujaran kebencian.
“Berita disinformasi merajalela, berita fitnah mengemuka, dan ujaran kebencian berkembang di mana-mana. Ini menunjukkan kita sedang mengalami kekaburan nilai terhadap pers,” ujarnya.
Ahmad Munir juga mengingatkan bahwa independensi pers tidak hanya bergantung pada wartawan, tetapi juga pada perusahaan media. Sebab, idealisme wartawan terkadang terbentur kepentingan bisnis perusahaan.
Karena itu, dia mendorong adanya pemisahan yang jelas antara kepentingan bisnis perusahaan dengan ruang redaksi agar wartawan dapat bekerja secara independen.
“Ini saatnya kita mencoba memerdekakan diri sendiri, mulai dari skala kecil. Memerdekakan pikiran dan karya kita, serta memerdekakan industri pers secara bertahap sambil beradaptasi dengan lingkungan digitalisasi,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Timur yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur menegaskan pentingnya peran pers sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.
Menurutnya, pers tidak hanya menyampaikan keberhasilan program pemerintah, tetapi juga memberikan kritik terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.
Melalui pemberitaan media, pemerintah dapat mengetahui kekurangan program dan pelayanan publik sehingga bisa segera melakukan perbaikan.
“Cukup membaca berita online, kami bisa mengetahui di mana kelemahan program dan apa yang perlu diperbaiki. Itu menjadi evaluasi yang sangat instan sehingga kami bisa lebih cepat melakukan perbaikan,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah juga berharap wartawan tetap mengedepankan fakta dan prinsip keberimbangan, terutama dalam menghadapi maraknya hoaks dan informasi yang berkaitan dengan persoalan politik maupun keamanan.
Dia meminta PWI ikut menjaga kualitas pemberitaan dengan mendorong wartawan menyampaikan informasi secara objektif. Pemerintah juga terbuka terhadap klarifikasi apabila terdapat informasi yang perlu diluruskan.
Selain itu, pengurus PWI yang baru dilantik diharapkan menjaga integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Dengan profesionalisme dan independensi yang terjaga, pers diharapkan tetap menjadi mitra kritis pemerintah sekaligus menjalankan peran penting dalam menjaga demokrasi dan mendukung pembangunan Jawa Timur. (onny)
Komentar