KDKMP Pangkas Rantai Pasok, Petani Sidoarjo Tebus Pupuk Subsidi Sesuai HET

INVESTORJATIM.COM – Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai memberikan dampak terhadap akses petani mendapatkan pupuk bersubsidi. Di Sidoarjo, Jawa Timur, keberadaan koperasi tersebut membuat petani dapat menebus pupuk lebih dekat dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Petani Kelompok Tani (Poktan) Rukun Asih, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, mengaku terbantu dengan adanya KDKMP sebagai titik penebusan pupuk bersubsidi. Sebelumnya, desa tersebut belum memiliki kios resmi atau Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS).

Salah satu petani, Mohammad Jupri, mengatakan keberadaan KDKMP membuat akses terhadap pupuk subsidi menjadi lebih mudah. Selain lokasi yang lebih dekat, proses penebusan juga dinilai sederhana karena petani cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Lebih dekat di sini. Prosesnya juga mudah dan cepat, cukup menunjukkan KTP saja, serta harganya sesuai HET,” ujar Jupri di KDKMP Tambakrejo pada Minggu kemaren, 18/10/2026.

Jupri menebus pupuk bersubsidi sebanyak 100 kilogram untuk memenuhi kebutuhan usaha taninya. Menurutnya, titik penebusan yang lebih dekat dapat menghemat waktu dan memudahkan petani memenuhi kebutuhan sarana produksi.

Petani lainnya, Abd. Munib, juga merasakan manfaat serupa. Dia menebus pupuk bersubsidi jenis Urea dan NPK Phonska, masing-masing sebanyak 300 kilogram.

“Sekarang lebih mudah karena tempatnya dekat dan prosesnya cepat. Kami bisa menebus pupuk dengan menunjukkan KTP, sementara harganya juga sesuai HET,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan distribusi pupuk subsidi melalui KDKMP ditujukan untuk memperpendek rantai pasok sekaligus memastikan harga mengikuti ketentuan pemerintah.

“Dari pupuk (Pupuk Indonesia) langsung ke sini (KDKMP), jadi nggak ada lagi perantara. Syaratnya KTP saja,” ujar Zulkifli saat mengunjungi KDKMP di Sidoarjo, Kamis (15/10/2026).

Pemerintah juga mendorong KDKMP menyediakan sejumlah komoditas subsidi, seperti beras SPHP, MinyaKita, LPG 3 kilogram, dan pupuk.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Pangan per 14 Oktober 2026, sebanyak 83.363 KDKMP telah berbadan hukum, 79.733 memiliki akun SIMKOPDES, dan 60.854 telah memiliki NIB. Sebanyak 28.240 titik pembangunan fisiknya telah rampung 100%, sedangkan 7.392 titik masih dalam proses pembangunan. (Onny)