Free Float Minim, Saham “Tidur” Mengintai Emiten Jatim

INVESTORJATIM.COM – Permasalahan likuiditas saham di pasar modal Indonesia masih menjadi sorotan, terutama terkait rendahnya porsi saham beredar di publik (free float). Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap kualitas perdagangan saham, bahkan memicu fenomena “saham tidur” di sejumlah emiten.

Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Timur, Cita Melisa, menjelaskan bahwa ketentuan free float di Indonesia sebelumnya relatif rendah dibandingkan standar global.

“Dulu batas minimal free float hanya 7,5% dan itu sudah dianggap memenuhi ketentuan. Padahal, jika dibandingkan dengan bursa regional, porsi saham publik bisa mencapai 80%,” ujarnya dalam acara Workshop Wartawan Daerah Jatim 2026 Rabu (6/5/2026) di Surabaya.

Seiring kritik dari pelaku pasar global seperti MSCI (Morgan Stanley Capital International), regulator kemudian menaikkan ambang batas free float. Namun, menurut Cita, level saat ini masih belum ideal.

“Kalau ingin benar-benar likuid dan sesuai standar internasional, seharusnya perusahaan yang melantai di bursa melepas minimal 20% hingga 25% sahamnya ke publik,” katanya.

Rendahnya free float ini tercermin pada sejumlah emiten di Jawa Timur. Dari total 56 perusahaan tercatat di wilayah tersebut, sebagian masih memiliki porsi saham publik yang terbatas. Akibatnya, saham-saham tersebut kurang aktif diperdagangkan.

“Banyak saham yang akhirnya jadi tidak likuid karena mayoritas masih dimiliki kelompok tertentu, bahkan keluarga. Investor publiknya minim, sehingga transaksi tidak berjalan aktif,” jelas Cita.

Kondisi ini juga membuat emiten kerap mendapat peringatan dari otoritas pasar modal untuk meningkatkan porsi kepemilikan publik. Selain itu, aturan juga mewajibkan jumlah pemegang saham minimum agar tetap tercatat di bursa.

Untuk papan utama, emiten diwajibkan memiliki minimal 1.000 pihak pemegang saham. Sementara itu, papan pengembangan minimal 500 pihak, dan papan akselerasi minimal 300 pihak. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, perusahaan berisiko dikenakan sanksi hingga suspensi perdagangan.

“Kalau terus tidak memenuhi, ada potensi perusahaan diminta kembali menjadi perusahaan tertutup (go private),” tegas Cita.

Di sisi lain, tantangan untuk melantai di bursa juga semakin besar. Proses penawaran umum perdana saham (IPO) kini disebut hingga tiga kali lebih ketat dibanding sebelumnya, terutama dari sisi tata kelola dan transparansi.

BEI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pengawasan, mulai dari pemeriksaan latar belakang manajemen, afiliasi, hingga kualitas laporan keuangan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor, khususnya dari luar negeri.

“Sekarang prosesnya jauh lebih ketat. Semua aspek diperiksa secara mendalam, agar perusahaan yang masuk ke bursa benar-benar berkualitas dan kredibel,” kata Cita.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan, regulator juga memberikan masa transisi hingga 2027 bagi emiten untuk menyesuaikan ketentuan free float. Kebijakan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan likuiditas sekaligus memperkuat daya saing pasar modal Indonesia di kancah global. (Onny)