Dapat Tambahan 16,8 Juta Ton Batu Bara, PLN Klaim Jawa-Bali Bebas Pemadaman Bergilir

INVESTORJATIM.COM – – PT PLN (Persero) memastikan pasokan listrik ke masyarakat kini jauh lebih andal. Kepastian ini diperoleh setelah PLN mendapat alokasi tambahan batu bara kalori medium (4.500 GAR) sebanyak 16,8 juta ton yang akan dipasok secara bertahap hingga Desember 2026.

Dengan adanya tambahan pasokan ini, PLN mengklaim wilayah Jawa dan Bali sudah bebas dari pemadaman listrik bergilir sejak 21 Juni 2026.

Pasokan Khusus di Luar DMO
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa tambahan pasokan ini merupakan alokasi khusus dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengatasi krisis listrik yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Jumlah ini berada di luar kuota Domestic Market Obligation (DMO) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI pada Kamis (2/7/2026), Darmawan merinci jadwal penyaluran batu bara tersebut:

– Juli 2026: 1,8 juta ton

– Agustus – Desember 2026: 3 juta ton per bulan

“Dengan jumlah pasokan ini, sistem kelistrikan memiliki tambahan daya mampu pasok sebesar 5 gigawatt (GW) di atas kapasitas eksisting sebesar 35,9 GW. Sistem di Jawa yang tadinya sempat mengalami pemadaman bergilir langsung meningkat menjadi jauh lebih andal,” ujar Darmawan.

Ia juga mengakui adanya kendala penurunan produksi batu bara nasional untuk jenis kalori tinggi, di mana saat ini produksi dalam negeri lebih didominasi oleh batu bara kalori rendah. Namun, tambahan pasokan kalori medium ini terbukti efektif menyelesaikan masalah tersebut.

Pemerintah Sempat Tahan Ekspor Batu Bara
Langkah cepat ini tidak lepas dari intervensi tegas pemerintah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa atas arahan Presiden, pemerintah sempat menahan rencana ekspor batu bara demi mengutamakan kebutuhan domestik dan mencegah pemadaman meluas di Pulau Jawa.

Bahlil menyamakan kondisi kemarin dengan krisis energi yang terjadi pada tahun 2022 lalu.

“Kami tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Beberapa ekspor kami tahan untuk kebutuhan dalam negeri dahulu. Masalah listrik ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi pemerintah dan PLN harus memastikan kebutuhan energi masyarakat terlayani dengan baik,” tegas Bahlil.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menambahkan bahwa volume ekspor yang sempat ditahan telah disesuaikan dengan kebutuhan operasional PLN. Saat ini, karena pasokan dalam negeri sudah stabil, kegiatan ekspor batu bara telah kembali berjalan normal.

Pengawasan Diperketat Melibatkan BPKP
Guna memitigasi risiko gangguan pasokan listrik di masa mendatang, Kementerian ESDM selaku regulator akan memperketat pengawasan proses pengadaan energi primer PLN.

Tim pengawasan ketat ini akan melibatkan lintas instansi, antara lain:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

2. Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM

3. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

4. PT PLN (Persero)

Dwi Anggia menegaskan bahwa langkah pengawasan bersama ini adalah hal yang wajar dan sangat diperlukan demi memastikan pelaksanaan kewajiban DMO oleh para pengusaha batu bara berjalan dengan patuh dan tepat sasaran. (BRM)