BPKH dan Lemhannas Perkuat Sinergi, Kelola Dana Haji Rp184,45 Triliun dengan Tata Kelola Berkelanjutan

INVESTORJATIM.COM — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) memperkuat sinergi strategis melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola kelembagaan, serta pengembangan kajian strategis dalam pengelolaan keuangan haji.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah dan Gubernur Lemhannas RI Tubagus Ace Hasan Syadzily di Gedung Tri Gatra, Jakarta. Prosesi tersebut turut disaksikan Anggota Badan Pelaksana BPKH Acep Riana Jayaprawira serta Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan di tengah meningkatnya tantangan global yang memengaruhi sektor keuangan dan investasi, termasuk pengelolaan dana haji.

Menurut Fadlul, hingga Juni 2026 dana kelolaan haji yang dipercayakan kepada BPKH telah mencapai lebih dari Rp184,45 triliun. Nilai tersebut mencerminkan amanah jutaan calon jemaah haji Indonesia yang harus dikelola secara aman, produktif, transparan, dan akuntabel.

“BPKH memiliki tanggung jawab menjaga keamanan dana, mengoptimalkan nilai manfaat, serta memastikan seluruh proses pengelolaan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya dikutip rilisnya, Jumat, 31/7/2026.

Ia menilai tantangan pengelolaan dana haji ke depan semakin kompleks seiring dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, hingga perubahan kondisi ekonomi global. Karena itu, BPKH membutuhkan SDM yang tidak hanya memiliki kompetensi di bidang keuangan dan investasi, tetapi juga berintegritas tinggi, berwawasan kebangsaan, serta memiliki kemampuan berpikir strategis.

Melalui kerja sama tersebut, BPKH akan mengikutsertakan pejabat dan pegawainya dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Lemhannas RI, mulai dari Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA), Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, hingga pelatihan internal.

Selain pengembangan SDM, kedua lembaga juga akan memperluas kolaborasi melalui forum diskusi, seminar, penelitian, pertukaran informasi, serta narasumber guna memperkaya kajian mengenai pengelolaan dana haji dan pengembangan ekonomi syariah. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat kontribusi dana haji terhadap ketahanan ekonomi nasional.

Gubernur Lemhannas RI Tubagus Ace Hasan Syadzily menyambut positif kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Lemhannas dan BPKH harus segera diwujudkan melalui program-program yang konkret agar memberikan manfaat nyata bagi kedua institusi.

“Kami berharap nota kesepahaman ini tidak berhenti sebagai dokumen formal, tetapi segera diimplementasikan melalui berbagai program yang terukur untuk memperkuat SDM, tata kelola, dan kajian strategis,” katanya.

Fadlul menambahkan, penguatan kompetensi, integritas, dan wawasan kebangsaan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pengelolaan dana haji. BPKH optimistis sinergi dengan Lemhannas RI akan melahirkan pemimpin yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat tata kelola keuangan haji sesuai prinsip syariah, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.(Onny)