JAKARTA, Investor Jatim – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merespon insiden pemblokiran akses di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi pada Rabu (16/07/2025) oleh sejumlah supir truk yang mengakibatkan kemacetan panjang.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterima dari KSOP Kelas III Tanjung Wangi, pemblokiran dilakukan sebagai bentuk protes atas terbatasnya jumlah kapal yang beroperasi akibat adanya inspeksi kapal di dermaga LCM.
“Inspeksi tersebut merupakan langkah penting yang dilakukan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan mencegah terulangnya tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya,” kata Muhammad Masyhud, Rabu (16/07/2025).
Dijelaskan, berdasarkan laporan awal, dari total 54 kapal yang diperiksa, 15 kapal dinyatakan belum memenuhi syarat untuk berlayar, sedangkan 39 kapal dinyatakan laiklaut.
Jumlah kapal yang terbatas tersebut menyebabkan terjadinya antrean panjang yang berujung pada aksi protes oleh para supir truk.
“Hingga sore ini, hasil uji petik terbaru menunjukkan terdapat tambahan 6 kapal yang telah dinyatakan laiklaut, sehingga total ada 45 kapal yang dapat beroperasi melayani pelayaran di Selat Bali. Kondisi antrean sejak sore ini sudah berangsur normal dan tidak ada pemblokiran akses,” ujarnya.
Dia menambahkan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus melakukan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan kelancaran arus kendaraan dan pelayanan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.
“Keselamatan penumpang dan kelancaran arus logistik selalu menjadi prioritas utama Ditjen Perhubungan Laut. Kami akan terus memantau situasi dan memberikan informasi terkini apabila terdapat perkembangan lebih lanjut,” pungkasnya. Daristama
Komentar