INVESTOR JATIM – Merujuk pada pernyataan Rocky Gerung dalam channel Harsubeno Point https://www.youtube.com tanggal 17 Des 2025, dapat diringkas kunci opininya sbb:
Pertama, ada ketidakpercayaan publik terhadap harapan ekonomi-politik. RG mengutip data dari Indikator Politik Indonesia atau survei serupa, 46-48% responden tidak percaya ada harapan di bidang ekonomi dan politik.
Ini menciptakan “ketidakpastian” yang riil: di data (grafik stagnan), emosi (kekecewaan massal), dan mimpi (hilangnya visi bonus demografi atau janji kampanye Prabowo).
Kedua, perspektif pemuda dan dinasti politik: Anak muda melihat 2029 sudah “disetting” oleh “dinasti Solo” (merujuk warisan Jokowi-Gibran), dan Prabowo gagal mengoreksinya, sehingga memicu hilangnya harapan kompetisi demokrasi.
Ketiga, ada kontras approval rating dan kultus individu. Buzzer klaim Prabowo disukai 80%, tetapi RG menganggap ini bahaya “kultus kepribadian” karena kontras dengan ‘distrust’ terhadap demokrasi dan institusi.
Ia menekankan bahwa demokrasi sehat jika presiden dipercaya (bahkan misal hanya 20% akan aman); sebaliknya, trust presiden tinggi tetapi trust demokrasi rendah menunjukkan “pretensi opini publik” yang rawan otoritarianisme.
Keempat, prediksi eskalasi politik 2026. Dari survei terbaru yang ia ikuti, semester 1-2026 berpotensi terjadi “cross fire” antara frustrasi elite (konflik internal kekuasaan) dan “piring kosong emak-emak” (kemiskinan rumah tangga). Gejala ini “hadir tanpa dirancang”, bersifat organik dari akumulasi kekecewaan.
Kelima, refleksi filosofis. Hidup bukan tujuan tetapi perjalanan; kita harus memilih langkah yang membentuk mimpi bahagia. Kritiknya terhadap Prabowo ia framing sebagai “cinta tanah air” untuk mengembalikan akal sehat, bukan dendam personal dan Prabowo harus jadi “leader”, bukan “dealer” transaksional.
Tone opininya secara keseluruhan, bersifat rasional-pesimis, dengan panggilan untuk “break radikal” dari warisan transaksional rezim lama agar Indonesia selamat.
Berdasarkan opini RG yang cukup tajam dan kritis, khususnya prediksinya bahwa semester 1 2026 bisa terjadi crossfire, menjadi menarik untuk dipelajari sebagai literasi publik. Cukup rasionalkah analisisnya jika dikaitkan dengan berbagai peristiwa yang berimplikasi politik terkini?
Salah satu peristiwa politik yang harus dipertimbangkan untuk bisa lebih luas dan dalam membaca dinamika politik adalah peristiwa ditetapkannya Perpol No.10/2025 yang dalam diskursus publik media maya makin mengemuka di Desember 2025, sehingga memperkuat spekulasi terkait simbol “pemberontakan” kelompok elit lama (sering disebut “geng Solo” atau proxy rezim Jokowi, yang didukung oligarki dan komprador pertambangan, sawit dsb)
Diskursus publik di dunia maya menyatakan bahwa ini bukan hanya isu hukum semata, tetapi simbol delegitimasi yang memperdalam trauma kolektif terhadap otoritarianisme, yang “melekat” ke diri Presiden Prabowo.
Polemik ini, seperti yang terus bergulir di media (Hukumonline, Kompas, hingga kritik Jimly Asshiddiqie baru-baru ini), memperburuk persepsi publik: bahwa Polri aktif di jabatan sipil dilihat sebagai misi perlindungan skandal korupsi era sebelumnya, sekaligus bayang-bayang militerisme yang traumatis dari masa lalu.
Ini selaras dengan stigma publik bahwa perlindungan terhadap rezim Jokowi dikaitkan dengan ‘diamnya’ istana atas Perpol bisa ditafsir sebagai endorsement diam-diam.
Dalam chanel https://www.youtu.be/x1BU_niYVwl?si=-im54592Bw_QPJF3 Jawapostelevisi dapat diikuti dialog dengan Susno Duadji mantan Kabareskrim, yang makin menegaskan ‘dispute hukum’ dari Perpol tersebut.
Beberapa peristiwa berimplikasi konflik politik kekuasaan baik yang sudah lama (namun diungkit kembali menjadi perdebatan) maupun yang baru (mungkin akan muncul dalam waktu dekat), bisa jadi makin menguatkan analisis prediktif RG cs bahwa bisa terjadi crossfire di awal 2026 jika tidak ada upaya Pemerintah (Presiden) untuk menyejukkan suasana, tanpa kehilangan legitimasi politik (dan ini memang sangat rumit dan dilematis bagi Presiden).
Opini Rocky Gerung, seperti yang ia ungkap baru-baru ini berdasarkan riset Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), memang menekankan potensi “cross fire” awal 2026 antara frustrasi elite (konflik internal kekuasaan) dan “piring kosong emak-emak” (kemiskinan rumah tangga, inflasi pangan, pengangguran).
Ini bukan ramalan sensasional, melainkan observasi berbasis data distrust publik (sekitar 46-48% tak punya harapan ekonomi-politik) dan tanda-tanda organik yang “sudah muncul tanpa dirancang”.
RG menyoroti hal ini ini sebagai benturan struktural dimana kebijakan “dungu” (seperti istilah populer RG) mempercepat erosi legitimasi, di mana elit terpecah sementara rakyat mengalami tekanan langsung (harga beras naik, upah stagnan).
Ini bukan sebatas ekonomi lawan elite kekuasaan; RG secara implisit menghubungkan ke dinamika lebih luas, yaitu momentum perlawanan yang bisa eskalasi jika tidak dikoreksi.
Logisnya, Perpol jadi katalis, simbol overreach institusi (Polri lawan MK) bisa memicu narasi “against constitution” (seperti opini spekulatif publik ketika MK merubah batas umur cawapres, dan menuduh rezim lama against constitution).
Kelompok oposisi (PDIP yang semakin vokal) bisa bermanuver misal judicial review lanjutan atau mendorong tuntutan rakyat yang makin gerah untuk memboikot DPR. Kelompok buruh (seperti KSPI atau serikat lain) bisa bergabung via tuntutan upah dan reformasi, aktvis anti-korupsi (ICW, YLBHI) meng-amplifikasi isu perlindungan skandal rezim lama via pengaruh Polri di KPK/BNN.
Partai-partai menengah yang pragmatis dan adaptif bisa jadi akan berselancar dalam dinamika politik, kalau sistem statusquo kuat akan terus menempel walau setengah hati (sesuai dengan DNA partai), kalau sistem statusquo melemah dan menuju kehancuran, akan meloncat dengan sigap dan cuci tangan.
Di dunia maya dan podcast, ini sudah bergema sebagai “tanda-tanda cross fire” yang organik, mirip demo Agustus 2025 yang mulai dari aspirasi rakyat tetapi berpotensi eskalasi kekerasan.
Dalam konteks lebih luas diduga tekanan internasional akan menguat, dan bisa jadi momentum tekanan internasional yang makin berat. Transparency International dan laporan IPK Indonesia 2025 terus menyoroti korupsi sistemik (termasuk pengaruh aparat di lembaga sipil), tetapi tekanan lebih ke isu hak asasi (ref. kekerasan demo 2025) oleh NGO internasional seperti Amnesty atau HRW.
Jika cross fire meledak (demo besar semester 1 2026), ini bisa memicu sanksi simbolis US (via Magnitsky Act untuk kasus korupsi) atau monitoring UE atas investasi (nikel, BRI China).
Dalam konteks proxy geopolitik, Amerika mungkin dukung narasi demokrasi (anti-otoritarianisme), sementara China khawatir instabilitas mengganggu investasi infrastruktur.
Jika dikaitkan dengan lensa teropong:
Teori Konflik Elite dan Fragmentasi Kekuasaan (C. Wright Mills tentang The Power Elite, serta analisis John Higley & Michael G. Burton) tentang peran disunity elite dalam memicu ketidakstabilan politik;
Teori Gerakan Sosial dan Mobilisasi Kolektif (Doug McAdam-Political Process and the Development of Black Insurgency, Sidney Tarrow -Power in Movement, dan studi tentang gerakan sosial baru (new social movements)
Teori Realisme dalam Hubungan Internasional (Geopolitik), Hans Morgenthau dan Kenneth Waltz tentang kepentingan nasional, keseimbangan kekuasaan (balance o power), dan politik sebagai perjuangan untuk kekuasaan (pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis dimensi “konflik proxy” geopolitik)
Maka secara keseluruhan, prediksi RG ini memperkuat skenario escalasi internal & impeachment ke probabilitas ~35-40%, berdasarkan telaah teori-teori di atas. Sementara skenario konsolidasi pragmatis -Pacted Transition- juga mempunyai probabilitas ~40%). Sedangkan sisanya, skenario stagnasi oportunis probabilitas ~10-20%) dan skenario revolusi grassroots (“Nepalkan”) probabilitas: ~10-20%).
Kajian probabilitas tersebut memang cukup spekulatif karena dalam politik kekuasaan banyak hal belum bisa dilihat sebagai data informasi yang valid. Tetapi tujuan probabilitas diungkapkan disini agar bisa menjadi menarik sebagai diskursus bagi para ahli, elit, maupun BIN yang harus menjaga kelangsungan negeri ini.
Bagi Presiden Prabowo, ini adalah pertaruhan legitimasi. Jika mengabaikan (membiarkan Perpol bertahan, skandal korupsidan dugaan manipulasi ijazah dibiarkan menggantung), stigma akan makin melekat kuat; jika koreksi tegas (cabut/revisi), bisa meredam tetapi harus menimbang “balas budi” elit lama yang makin menggerahkan hati dan emosi masyarakat.
Ini pelajaran literatif, bahwa ketidakpastian bukan dirancang, tetapi merupakan akumulasi dari banyak peristiwa yang tidak dikoreksi. Seperti harapan RG, Presiden Prabowo agar segera mengambil “radical break” untuk menyelamatkan perjalanan bangsa.
Apakah prediksi crossfire 2026 akan meledak atau mereda, masih harus menunggu bagaimana tarian K-Pop para elite oligarki, komprador, dan partai-partai, bisa menghibur hati masyarakat, khususnya milenial dan Gen Z. Generasi sebelumnya sebagian suka dangdut dan nge-rock. Yang jelas tarian gemoy dan break dance masuk got, serta gaya slintutan versi clingak-clinguk, sudah tidak menarik lagi. Wallahualam.
Penulis : Hadi Prastyo ( Pengamat Ekonomi )
Komentar