Kadin Jatim Minta Freeport Beri Kemudahan Bagi UMKM dan Pengusaha Lokal

(Dari Kanan ke kiri): Ketua Umum KADIN Jawa Timur Adik Dwi Putranto, Sekretaris APINDO Jawa Timur Dwi Ken, Wakil Ketua Kadin Jatim Bidang Kontruksi dan Konsultan Moch Rizal, Ketua Kadin Kabupaten Gresik Mohammad Choiril Rizal dalam sebuah diskusi dengan tema “Upaya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik Dongkrak Ekonomi Jatim” di Surabaya, Jumat (21/06/2024). Foto: Kadin Jatim

SURABAYA, investorjatim – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Adik Dwi Putranto berharap PT Freeport Indonesia (Freeport) memberikan kemudahan atau privilege bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan pengusaha lokal di Jawa Timur, khususnya di wilayah Gresik untuk menjadi vendor smelter Freeport yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE Gresik.

Harapan tersebut menyusul sulitnya persyaratan yang harus dipenuhi UMKM dan pengusaha lokal untuk bermitra karena menggunakan standar internasional. Apalagi yang melakukan seleksi adalah pihak ketiga yang bekerjasama dengan PTFI.

“Kami sudah berkomunikasi dengan manajemen Freeport. Karena manajemen Freeport ini untuk prakualifikasi sudah menstandarkan dan ada pihak ketiga yang bertugas melakukan seleksi. Kami memang ada kesulitan saat masuk di sistem mereka. Semoga Freeport bisa menjembatani dengan memberikan privilege kepada UMKM dan pengusaha lokal Jatim, khususnya Gresik,” ujar Adik Dwi Putranto, Surabaya, Selasa (25/6/2024).

Adik menandaskan, komitmen Freeport untuk merangkul UMKM dan pengusaha lokal harus dibuktikan dengan memberi kemudahan dan pendampingan. Sehingga mereka tidak akan merasa kesulitan untuk memenuhinya. “Jadi kalau ada kurangnya dalam persyaratan ada yang mengarahkan,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Kadin Kabupaten Gresik Mohammad Choiril Rizal. Dia minta agar pengusaha lokal lebih diperhatikan, khususnya yang berlokasi di wilayah Ring 1 yang terdiri dari 9 desa dan Ring 2 yang meliputi seluruh wilayah kabupaten Gresik.

Ia mengaku memang telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan manajemen Freeport, tetapi sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Selain itu, kerjasama atau MoU secara tertulis dengan Kadin Gresik juga belum dilakukan.

“Kalau MoU khusus antara Freeport dengan Kadin belum ada. Tetapi dalam beberapa bulan terakhir memang kami sudah beberapa kali urun rembuk dengan Freeport Indonesia bersama Pemda Gresik untuk melakukan klusterisasi UMKM yang bisa diakomodir, seperti Mamin,” ujar Rizal, panggilan akrab Mohammad Choiril Rizal.

Menurut dia, ada sekitar 100 lebih UMKM dan pengsuaha lokal yang sudah dikumpulkan dan dikurasi, mulai dari UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minumkan (Mamin) ataupun kontraktor. Tetapi memang untuk menjadi vendor Freeport itu tidak mudah, mereka standar internasional.

“Kami juga menyadari hal itu oleh karena itu kami berharap, ada privilage dari Freeport agar pengusaha lokal lebih diperhatikan,” katanya.

Selain UMKM mamin dan konstruksi, Rizal juga berharap Freeport mau membeli bahan baku yang dibutuhkan dari produksi lokal. Karena sebenarnya banyak bahan baku yang dibutuhkan Smelter PTFI dalam proses produksi seperti batu kapur dan dolomit tersedia di Gresik, Lamongan dan Tuban. “Harapan kami ini juga bisa dikerjasamakan,” tandasnya.

Rizal mengatakan Smelter Freeport harus mampu memberikan efek positif yang cukup besar terhadap kondisi perekonomian di Gresik. Oleh karena itu ia mengimbau Freeport membeli lahan di JIIPE dan tidak menyewanya agar Pemda Gresik mendapatkan retribusi. Apalagi Presiden telah memberikan kode untuk memperpanjang kontrak Freeport.

“Karena terus terang saja KEK itu dampak langsungnya pada pemerintah daerah sangat kecil sebab semua perijinan dihandle dari pusat. Harapan kami ketika kontrak diperpanjang, maka smelter Freeport membeli lahan yang ada di JIIPE agar Pemda mendapatkan retribusi pajak,” katanya.

Terkait penyerapan tenaga kerja, ia mengapresiasi karena hari ini Freeport sudah mengakomodir tenaga kerja dari Gresik. Di Gresik, terangnya, mempunyai Perda bahwa tenaga lokal perusahan yang ada di Gresik minimal berjumlah 60%.

Dan sejauh ini Kadin juga telah menyiapkan SDM lokal supaya sesuai dengan kebutuhan industri di area JIIPE melalui pelaksanaan program revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang diamanatkan Presiden Jokowi dalam Perpres nomor 68/2022.

Dalam pelaksanaannya, Kadin Gresik yang didukung oleh Kadin Jatim bersama Pemkab dan stakeholder lain telah mendirikan Rumah Vokasi dan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) Gresik untuk melakukan penyelarasan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri.

“Dan hari ini kami mengapresiasi Freeport karena warga Gresik yang diterima sudah lebih dari 60%,” pungkasnya. RD

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *