
INVESTORJATIM.COM – Bertepatan dengan Hari Kelapa Sawit Nasional, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melontarkan desakan keras: aturan pembakaran lahan untuk kearifan lokal harus direvisi.
Desakan itu disampaikan Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, dalam Workshop Jurnalistik PWI-GAPKI di Hotel Mercure Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Workshop kedua setelah sebelumnya digelar di Yogyakarta itu diikuti wartawan dari berbagai media serta organisasi profesi dan dihadiri Ketua PWI Pusat Akhmad Munir, Ketua PWI Jawa Timur Luthfi L. Hakim, serta jajaran pengurus pusat GAPKI.
PWI dan GAPKI sengaja memilih momentum Hari Sawit Nasional untuk mengajak pers melihat industri sawit secara lebih utuh — bukan hanya dari sisi kontroversi lingkungan, tetapi juga kontribusi ekonomi, sosial, dan komitmen keberlanjutannya.
Menurut Eddy, celah hukum dalam aturan pembakaran lahan selama ini justru menjadi biang persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang selalu ditimpakan kepada industri sawit.
Ia merujuk Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang memberikan pengecualian pembakaran lahan dengan batasan tertentu untuk kearifan lokal.
Dalam ketentuan tersebut, pembakaran lahan dibolehkan dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing, dengan luasan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi sekat bakar.
Namun dalam praktiknya, Eddy menilai ketentuan itu tidak mudah diawasi. Batasan yang seharusnya untuk kebutuhan subsisten masyarakat adat dan petani kecil, justru berpotensi dipakai sebagai dalih untuk membuka lahan secara masif, termasuk untuk kepentingan perkebunan skala besar.
“Ketentuan itu perlu diperjelas implementasinya agar tidak disalahgunakan oleh oknum untuk membuka lahan perkebunan sawit,” ujar Eddy.
Ia menegaskan, GAPKI tidak menolak kearifan lokal. Yang dipersoalkan adalah ketidakjelasan definisi, pengawasan, dan penegakan hukum di lapangan. Selama aturan itu multitafsir, maka selama itu pula industri sawit akan terus menjadi kambing hitam setiap kali asap karhutla mengepung Sumatera dan Kalimantan.
Cegah Bakar Lahan Saat Kemarau
Eddy meminta pemerintah mengevaluasi aturan tersebut, khususnya untuk mencegah pembakaran ketika musim kemarau. Pada periode inilah risiko api meluas menjadi sangat tinggi, dan upaya pemadaman menjadi jauh lebih sulit dan mahal.
Menurutnya, larangan mutlak pembakaran pada musim kemarau harus dipertegas, tanpa terkecuali. Jika tidak, maka setiap tahun Indonesia akan terus mengulang pola yang sama: kemarau datang, titik api bermunculan, asap menyebar, penerbangan terganggu, sekolah diliburkan, hingga protes dari negara tetangga.
Di sisi lain, perusahaan anggota GAPKI menyatakan kesediaannya membantu masyarakat dalam membuka lahan tanpa pembakaran.
Bentuk bantuan itu bisa berupa penyediaan alat berat, pendampingan teknis, hingga program kemitraan dengan petani di sekitar konsesi. Tujuannya agar masyarakat tidak lagi bergantung pada cara bakar yang murah tapi berisiko besar.
“Perusahaan siap membantu. Yang penting ada aturan yang jelas dan ditegakkan bersama,” kata Eddy.
Ia juga mengungkapkan, perusahaan sawit selama ini juga terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di luar wilayah konsesi. Sejumlah perusahaan bahkan mengerahkan personel, peralatan, hingga helikopter untuk membantu pemadaman dan menjaga kawasan strategis, termasuk di sekitar bandara.
Fakta ini, kata Eddy, jarang terungkap ke publik. Yang lebih sering muncul adalah tudingan bahwa perusahaanlah penyebab karhutla, padahal banyak perusahaan justru menjadi garda terdepan dalam pemadaman. (onny)








Komentar